BALIKPAPAN — Pemerintah kota melakukan audiensi bersama Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian KLHK dengan Wakil Wali Kota, Organisasi pemerintah dan pemerhati lingkungan mengenai pengendalian banjir kota Balikpapan melalui pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS dan metode TRAP (Tampung, resap, Air dan pelihara) di aula pemkot, Kamis (17/10).
Acaranya dihadiri Kepala Eko Region Kalimantan Nunu Anugerah Ketua Forum DAS Kaltim Mislan dan perwakilan dari Universitas Gajah Mada Agus Maryono.
Kondisi kota Balikpapan sekitar 85 persen merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam sehingga berpotensi terjadi longsor dan banjir.
Pemerintah Kota Balikpapan kedepan akan mengeluarkan aturan mengenai kewajiban perumahan atau pengembangan untuk membuat penampungan air ditiap rumah (groundtank).
“Kalau bisa diwajibkan perumahan punya penampungan air hujan minimal 5 kubik. Air hujan ini aman dari bahan kimia yang berbahaya,” katanya saat sambutan.
Kebijakan tersebut merupakan penerapan dari konsep TRAP (Tampung, resap, Air dan pelihara)
Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang mewadahi kebijakan dan konsep penanganan banjir di Balikpapan.
” Kita harapkan bisa untuk di perumahan baru. Bangun digarasi untuk tampung air, ” ucapnya.
Rahmad Mas’ud menambahkan dalam pengelolaan kota terutama banjir tidak sekedar visi misi saja tapi solusi didalamnya.
Kepala DLH Balikpapan Suryanto konsep pembuatan groundtank sudah dilakukan oleh dua perusahaan yakni Living Plaza dan hotel Platinum.
Sehingga Suryanto mendukung upaya ini juga diberlakukan di perumahan agar aliran air hujan tidak langsung turun ke drainase tapi ditahan sementara.
Dia menyebutkan curah Hujan di Balikpapan mencapai 240 mililiter perdetik “Dulu hujannya rutin tapi sekarang 2-3 jam hujan wakili 10-12 hari,” katanya.
Suryanto meriview bahwa upaya Penanggulangan banjir sudah dilakukan sejak 2004 dengan membuat master plan banjir dan di 2014 review sampai das wilayah timur
“Tapi upaya dan akselerasi penanganan banjir dengan pembangunan kalah cepat. Upaya sudah tapi lambat mengatasi,” akunya.
Selain itu diakui pula bahwa perencanaan pembangunan juga berbasis DAS termasuk perlu membentuk Forum DAS.
” Seingat saya Forum DAS sudah dibentuk di Paser tapi gak jalan. Pernah didorong Prof Sigit (Ketua DAS Kaltim) tapi hingga kini belum terbentuk,” tukasnya.
Comments
comments
