BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat ke daerah tidak bisa lagi diandalkan untuk pembangunan perekonomian. Sehingga Pemkot Balikpapan harus bisa mandiri dalam menggali potensi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan masih banyak potensi daerah yang dapat digali untuk menghasilkan PAD.
“Kan banyak sekali jenis usaha yang berlaku di Balikpapan tapi tidak bisa dipungut pajak, tidak bisa membayar reklame karena penyikapan pemerintah yang lemah terkait kepengurusan perizinan,” kata Abdulloh usai
memimpin Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017, (30/5/2018).
Abdulloh mencontohkan dan menyoroti
perizinan minimarket waralaba seperti Indomart dan Alfamart yang sudah mengurusi perizinan tapi izin tersebut tidak dikeluarkan. Padahal sudah beroperasi lebih dari 2 tahun.
“Ruginya di kita jadi banyak sekali, mulai dari pajak bulanan, pajak tahunan, pajak reklame termasuk iuran kebersihan sebesar Rp750 ribu per bulan yang kalau dikali 2 tahun, berapa sudah itu uang yang seharusnya bisa masuk ke kas daerah,” ujarnya.
DPRD menilai keberadaan minimarket waralaba telah menjadi kebutuhan masyarakat di era modern. “Adakah toko yang mau melayani masyarakat selama 24 jam? Kan ini sudah kebutuhan. Karena itu izin yang sudah dipenuhi tidak perlu ditunda. Coba tanya ke wali kota,” katanya.
“Kami bersama kawan-kawan di Komisi II sudah mengonsep seluruh potensi pajak dan retribusi yang nilainya bisa mencapai Rp30 juta untuk pajak tahunan bagi satu waralaba yang beroperasi, belum pajak bulanan dan pajak reklame,” sambungnya.
Abdulloh bahkan menilai lebih banyak mudharat yang diterima dibandingkan jika digantungnya proses perizinan walaba. “Mereka (waralaba) ingin memenuhi kebutuhan masyarakat tapi tidak dilegalkan dan kami mendapat penjelasan yang justru tidak jelas dari pemerintah kota,” tandasnya.
Comments
comments
