Program 3 Juta Rumah: Karpet Merah Pemerintah untuk Hunian Layak MBR
PEKANBARU, Inibalikpapan.com – Pemerintah terus memperkuat akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program 3 Juta Rumah: Karpet Merah untuk Rakyat. Program ini menjadi terobosan besar dalam menjawab persoalan backlog perumahan nasional yang hingga kini masih tinggi.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, tercatat 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini menjadi peringatan serius sekaligus dasar bagi pemerintah mempercepat pembangunan perumahan.
“Data ini menjadi alarm penting. Karena itu, program 3 juta rumah adalah jawaban nyata agar setiap keluarga Indonesia bisa memiliki hunian layak,” tegas Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Yenni Sofyan Mora, dalam forum literasi media Indonesia GO.id (IGID) Menyapa bertema 3 Juta Rumah: Karpet Merah untuk Rakyat, di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (25/9/2025).
Karpet Merah: Hunian Layak Lebih Mudah dan Terjangkau
Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025–2029, yang menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, terdiri atas:
- 1 juta rumah di perkotaan,
- 1 juta rumah di perdesaan, dan
- 1 juta rumah di kawasan pesisir.
Istilah karpet merah merujuk pada kebijakan afirmatif pemerintah untuk meringankan beban masyarakat melalui serangkaian insentif, antara lain:
- Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Gratis biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 100 persen untuk rumah maksimal Rp2 miliar.
- Proses perizinan dipercepat, dengan penerbitan PBG maksimal 10 hari kerja.
“Dengan karpet merah ini, rakyat tidak lagi terbebani biaya tambahan yang berat. Semua dipermudah agar hunian layak semakin terjangkau,” ujar Yenni.
Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Program 3 Juta Rumah tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga mengusung semangat gotong royong. Kolaborasi melibatkan:
- Pemerintah melalui program Rusus, Rusun, BSPS, penanganan kawasan kumuh, APBD, Dana Desa, DAK, dan FLPP.
- Pengembang untuk pembangunan rumah sederhana hingga menengah.
- Masyarakat melalui pembangunan mandiri dan renovasi berbasis gotong royong.
- Swasta lewat program CSR.
- Bank Indonesia yang memperluas akses pembiayaan rumah subsidi maupun komersial.
Pemerintah juga memanfaatkan tanah negara serta memperbarui data Daftar Tunggu Subsidi Elektronik Nasional (DTSEN) agar bantuan tepat sasaran.
Hunian Layak: Fondasi Indonesia Emas 2045
Direktur Informasi Publik Komunikasi Digital (Komdigi), Nursodik Gunardjo, menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menyebarkan narasi positif mengenai program perumahan melalui ruang digital.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah fondasi keluarga, penggerak ekonomi, dan penguat sosial. Anak muda perlu ikut menyuarakan optimisme ini di dunia digital,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah peserta muda dalam kegiatan IGID Menyapa mengaku optimis. Rani (21) menyebutkan bahwa kanal resmi pemerintah seperti Indonesia.go.id membuat informasi program lebih mudah diakses. Sedangkan Andi (23) menilai program ini sebagai solusi nyata untuk masa depan keluarga muda.
Menurut Yenni, hunian layak adalah pijakan utama menuju peningkatan kualitas hidup. “Program ini hadir bukan sekadar membangun rumah, tapi juga membangun kesejahteraan rakyat dari akar. Dari rumah yang layak, kita melangkah menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. / infopublik.id
BACA JUGA
KREDIT
