Program PDKT Kaltim Ubah Desa Menjadi Korporasi Ternak Sapi Modern

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan strategi untuk memutus ketergantungan pasokan daging sapi dari luar daerah. Melalui program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT), Pemprov Kaltim kini fokus membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi dan berbasis kemandirian desa.

Strategi ini tidak hanya sekadar memelihara hewan ternak, tetapi menggeser pola tradisional menjadi sistem pengelolaan bisnis kolektif yang lebih efisien dan terorganisir.

Mengubah Peternak Menjadi Kelompok Usaha Strategis

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, Fadli Supiani, menjelaskan bahwa PDKT dirancang untuk memperkuat posisi tawar peternak lokal. Dengan bergabung dalam kelompok usaha, para peternak mendapatkan akses pengelolaan yang lebih profesional.

“Program PDKT difokuskan untuk membangun kemandirian produksi daging sapi di daerah. Kami mendorong peternak bergabung dalam kelompok agar manajemennya lebih efisien,” ujar Fadli.

Sinergi Petani dan Peternak: Solusi Pakan Berkelanjutan

Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah integrasi antara sektor pertanian dan peternakan. Petani penyedia lahan dan peternak pengelola sapi digabungkan dalam satu ekosistem untuk memastikan ketersediaan pakan hijau yang melimpah di Kalimantan Timur.

Pendampingan menyeluruh dari pemerintah meliputi:

• Teknik Budidaya: Standar pemeliharaan ternak yang benar dan sehat.
• Pengelolaan Pakan: Pemanfaatan potensi lahan lokal untuk pakan berkualitas.
• Manajemen Pasca Panen: Strategi meningkatkan nilai tambah produk ternak di pasar.

“Petani dan peternak diberikan pemahaman terkait budidaya, pemeliharaan, hingga pengelolaan pasca panen yang mampu meningkatkan nilai ekonomi mereka,” jelasnya lebih lanjut.

Optimisme Ketahanan Pangan Kaltim

Dengan lahan yang luas dan sumber pakan yang melimpah, Pemprov Kaltim optimistis populasi sapi akan meningkat secara bertahap. Keberhasilan program PDKT diharapkan menjadi pilar utama ketahanan pangan daerah, sekaligus membuka lapangan kerja dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.

Langkah ini juga dipandang strategis dalam menyongsong kebutuhan pangan yang diprediksi akan melonjak seiring dengan pertumbuhan penduduk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya. / Pemprov