Rapat dengar pendapat DPRD Kota Balikpapan dengan Pertamina dan OPD terkait

Proyek RDMP Kilang Balikpapan Sebabkan Jalan dan Gedung Sekitar Rusak

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina maupun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dampak perluasan kilang minyak atau proyek RDMP.

“Hari ini kita melakukan RDP tindaklanjut dari kawasan sekitar SMA Patra Dharma persoalan dampak dari pada proyek RDMP,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi, Senin (31/01/2022).

Dia mengungkapkan, akibat adanya proyek tersebut, jalan dan gedung sekitar rusak. Kemudian parkiran kendaraan terlihat semrawut banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata.

“Banyak di daerah itu dilintasi mereka yang mau ke masjid, ke gereja, tidak sedikit yang jatuh, untungnya tidak sampai yang berakibat fatal tapi kan ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Sementara sejak 2020 lalu, Pertamina sudah menyatakan, komitmennya untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun nyatanya, hingga dua tahun belum ada tindakan yang dilakukan.

“Kami juga bingung bahwa kesepakatan awal sudah terjadi pada 2020 bahwa pihak Pertamina akan memberikan perbaikkan, atensi pada kawasan tersebut,” kata politisi PPP Balikpapan.

“Tapi sampai hari ini 2022 hampir menjelang dua tahun responnya tidak ada. Hari ini kami mendengar kembali respon dari pihak Pertamina untuk segera melakukan perbaikkan,”lanjutnya.

Para wakil rakyat itu pun mendesak agar Pertamina segera mengambil tindakkan. “Katanya sudah mau dilelang, kemudian sudah ada mau rencana aksinya kita tunggu komitmen itu,” tandasnya.

“Gak perlu sampai sekian lama memberikan respon. Kita sangat prihatin, kita tunggu respon konkrit dari Pertamina. Jangan sampai terjadi kejadian-kejadian lagi,” harapnya.

Dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Disub) diminta untuk mengawal komitmen Pertamina. Sehingga bisa segera terealisasi.

Baca juga ini :  Komisi IV Sidak ke UPTD Instalasi Farmasi

“Kami menunggu aksi itu satu minggu kemudian, disaksikan DLH, kami minta Dinas PU, Dishub untuk mengontrol memberikan pengawasan terhadap pembangunan ini,” ujarnya.

Bahkan dia meminta, jika memang melanggar proyek tersebut dihentikan sementara. “Kalau ada yang salah segera ditindak, kalau harus ditindak dihentikan, dihentikan dulu,” tandasnya..

“Kalau memberikan dampak terhadap nyawa anak sekolah kita jangan dibangun dulu, ditegur dulu,”

Pihaknya juga kembali membuat perjanjian dengan Pertamina agar benar-benar merealisasikan janjinya. “Akan membuat agreement dulu membuat kesepakatan rencana aksi itu. Selama berapa lama, apa yang harus dikerjakan, kami menginventarisasi kawasan tersebut.”tukasnya.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.