BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna terkait Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Alwi Al Qadri menyoroti masih carut-marutnya pendidikan. Termasuk penerimaan peserta didik bartu (PPDB) tahun ajaran 2020. Padahal, alokasi anggaran untuk pendidikkan sudah 20 persen.
“Seharusnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Maka itu, fraksi Golkar sangat berharap Wali Kota Balikpapan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan,”ujarnya
Fraksi Golkar bahkan meminta Wali Kota mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan mencari pengganti yang memiliki integritas dan dedikasi dan sanggup menyelesaikan persoalan terkait pendidikkan.
“Silahkan Wali Kota melelang jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan cari yang menyatakan mampu dan sanggup menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang sampai saat ini belum juga tuntas dan banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari penanganan banjir maupun pembebasan lahan maupun lainnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Fadliannoor mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 7 kali berturut-turut. Namun capaian tersebut harus dibarengi pembenahan 5 poin catatan BPK.
Disamping itu, Fraksi PDIP juga mendorong Wali Kota agar lebih maksimal lagi mengali potensi pajak dan retribuis daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). “Harus bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak PAD,” ujarnya.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Sri Hana juga menyoroti pendidikkan, kesulitan orangtua siswa memasukkan anaknya ke sekolah negeri, karena jumlah ruang kelas yang terbatas. Tak seimbang dengan jumlah lulusan.
“Bangunan sekolah negeri yang ada saat ini bisa dibangun vertikal ke atas, sehingga bisa menambah kapasitas ruang kelas,” ujarnya
Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar Wali Kota memberikan bantuan untuk uang gedung bagi sekolah swasta. Sehingga yang btidak diterima di sekolah negeri mau sekolah di swasta karena tak ada biaya uang gedung.
“Pemberiannya bisa berupa insentif sehingga akan meringankan beban biaya bagi siswa yang masuk ke sekolah swasta,” ujarnya.
Dalam rapat yang digelar secara virtual, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari Aziz dan unsur pimpinan lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Subari serta anggota DPRD dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Comments
comments
