BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kalangan DPRD Balikpapan kurang puas atas alokasi anggaran penanganan banjir yang disampaikan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019.
Komisi III DPRD Balikpapan sudah menerima penjelasan tersebut dari pemerintah kota Namin selain tidak rinci juga dinilai anggaran penanganan banjir minim.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang mengatakan pihaknya sudah membahas KUAPPAS APBD 2019.
” Ternyata anggatan untuk penanggulangan banjir masih minim, tidak sesuai dengan harapan kami,” katanya 5tanpa menyebutkan besarannya (2/8/2018).
Padahal dalam penjelasan RPJMB wali kota Balikpapan, bahwa APBD tahun 2019 difokuskan pada penanggulangan banjir, pendidikan dan kesehatan. karena itu Odang meminta Bappeda lebih rinci apa saja kegiatan penanganan banjir untuk 2019.
“Maka kami minta ke Bappeda sebagai perencana apa aja item dan berapa angka yang dimasukan. Karena ini ‘kan sudah dimasukan ke e-Planing maka kalau sudah masuk itu enggak bisa diapa-apain lagi,” tandas Odang.
“Anggaran banjir di titik mana aja yang akan dianggarkan. Itu kan masih gelondongan. Kalau hanya segitu enggak sesuai dengan harapan kami, jumlahnya terlalu kecil,” sambungnya.
titik banjir terus bertambah dari 60 kini menjadi 80 titik banjir. Untuk penanganan butuh anggaran besar Terlebih Wali Kota Balikpapan pernah menyebut kebutuhan anggaran untuk penyelesaian banjir berkisar Rp300 miliar sampai Rp 600 miliar.
Comments
comments
