Seragam Gratis Tetap Jalan, SPP Sekolah Swasta Tak Dipotong di Balikpapan 2026

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Kabar lega bagi orang tua murid di Balikpapan. Pemkot memastikan program seragam sekolah gratis dan subsidi SPP sekolah swasta tetap berjalan penuh pada 2026. Anggaran pendidikan bahkan naik, di tengah bertambahnya kebutuhan guru dan siswa.

Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya menjaga akses pendidikan bagi seluruh warga. Program seragam gratis untuk peserta didik dan subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi sekolah swasta dipastikan tidak mengalami pengurangan pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota yang menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Program prioritas Pak Wali tetap sama. Seragam gratis tetap berjalan, subsidi SPP juga tidak ada yang dikurangi di tahun 2026. Bahkan anggaran yang kita siapkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Irfan, Jumat (16/1/2026).

Orang Tua Terbantu, Biaya Sekolah Bisa Ditekan

Bagi banyak keluarga di Balikpapan, biaya awal masuk sekolah sering menjadi beban tersendiri. Seragam, buku, hingga iuran bulanan kerap menguras pengeluaran rumah tangga, terutama bagi orang tua dengan lebih dari satu anak usia sekolah.

Dengan tetap berjalannya program seragam gratis dan subsidi SPP, Pemkot berharap beban tersebut bisa ditekan, sehingga anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa hambatan biaya.

Tak hanya fokus pada bantuan siswa, Pemkot Balikpapan juga memperkuat kualitas layanan pendidikan melalui penambahan tenaga pendidik. Tahun ini, ratusan guru baru direkrut dan digaji melalui APBD Kota Balikpapan, dengan rata-rata gaji sekitar Rp3,5 juta per bulan.

“Sudah ada penambahan tenaga guru, seluruhnya menggunakan APBD Kota Balikpapan,” jelas Irfan.

Langkah ini diambil untuk menjaga proses belajar mengajar tetap optimal, seiring bertambahnya jumlah siswa dan kebutuhan sekolah.

Kebutuhan Guru Masih Besar

Menurut Irfan, kebutuhan ideal tenaga pendidik di Balikpapan sebenarnya mencapai lebih dari 1.000 guru. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah baru mampu merekrut sekitar 600 guru tambahan.

“Sekolah idealnya memiliki tenaga guru minimal 80 sampai 85 persen dari kebutuhan. Saat ini kita ke arah sana, meski belum bisa 100 persen,” katanya.

Pemkot Balikpapan menegaskan akan terus menyeimbangkan antara kualitas layanan pendidikan dan kemampuan keuangan daerah. Program bantuan bagi siswa dipastikan tetap menjadi prioritas, sembari pemenuhan tenaga pendidik dilakukan secara bertahap.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap anak-anak Balikpapan tetap mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa harus membebani orang tua di tengah meningkatnya biaya hidup kota.***