BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Dalam menyerap aspirasi masyarakat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Balikpapan mulai dilaksanakan pada tingkat kelurahan. Mengingat pelaksanaan musrenbang salah satu sistem menyerap aspirasi masyarakat dari bawah yaitu tingkat RT, kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota.

Pada musrenbang di kelurahan Batu Ampar infrastruktur menjadi salah satu usulan masyarakat. Dan infrastruktur dominasi usulan masyarakat seperti perbaikan jalan dan parit besar.

“Kalo di kelurahan Batu Ampar saya masih melihat pada infrastruktur, ada 6-7 RT mungkin ada pemekaran RT, sehingga belum masuk usulan karena masih proses administrasi. Sehingga belum masuk usulan yang terakomodir. Infrastruktur itu bentuknya jalan, parit besar dan lain-lain,” kata Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh usai mengikuti Musrenbang di Kelurahan Batu Ampar.

Dia menyebutkan dari aspirasi ataupun usulan masyarakat yang terealisasi baru sekitar 20 persen secara keseluruhan. Hal itu karena untuk merealisasikannya harus melihat kemampuan anggaran daerah.

“Memang disadari tidak semua bisa diakomodir, masih jauh 20 persen yang terserap. Skala prioritas dari musyawarah seperti ini dan disesuaikan dengan keuangan,” sebutnya, Rabu (31/1).

Selain itu, Abdulloh juga mengatakan dalam pelaksanaan e-planning yang mulai dilaksanakan tahun ini akan ada kelemahan dan kelebihannya dimana masyarakat bisa mengakses namun saat ada protes tak bisa langsung dirubah sehingga harus melalui proses.

“Ada plus dan minesnya dengan pencanangan e-planing. Perencanaan e-planning ada pro dan kontra. Orang bisa mengakses jadi begitu lihat dan saat itu orang bisa protes tapi tidak langsung hanya mungkin dalam merealisasikannya penundaan pelaksanaan. Sedangkan eplanning tidak bisa dibatalkan,” bebernya.

Camat Balikpapan Utara, Fachrul Razji menjelaskan musrenbang pada tahun ini mulai diterapkan program e-planning dimana pada tahun 2018 masa transisi sehingga dalam penginputan perencanaan dilakukan oleh pemerintah kota.

“Tahun 2018 masa transisi, makanya nanti yang menginput pemerintah kota, insya alloh tahun depan 2019 dalam perencanaan ini masyarakat bisa melihatnya dengan mengakses dengan android atau lainnya,” tukasnya.

Ia menambahkan pelaksanaan musrenbang dilakukan tingkat RT hingga pemerintah kota Balikpapan sesuai dengan kebijakan yang ada.

“Sistemnya botton up, dari bawah ke atas. Dari rt, kelurahan, kecamatan skpd dan pemerintah kota,” ujarnya.

Comments

comments

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Exit mobile version