Sidang Judicial Review UU Cipta Kerja Soal PSN Ditunda, Warga Terdampak Kecewa

JAKARTA, inibalikpapan.com – Agenda penting sidang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir antiklimaks. Sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR, Selasa (19/8/2025), justru hakim tunda karena pemerintah belum siap memberikan jawaban. Sementara kursi DPR RI kosong tanpa perwakilan.

Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muh Jamil, yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat PSN (Geram PSN), menyebut fakta di persidangan memperlihatkan ketidaksiapan negara.

“Perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Hukum dan HAM hanya hadir untuk menyampaikan permohonan penundaan dengan alasan belum rampung menyusun jawaban,” kata Jamil, melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Kuasa hukum warga, Edy dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyesalkan sikap majelis hakim yang tidak memberi kesempatan bagi masyarakat terdampak untuk menyampaikan pandangan langsung di persidangan.

“Warga sudah datang jauh-jauh, tapi tidak diberi ruang untuk bersuara. Ini menambah kekecewaan mendalam,” ujarnya.

Warga adat dan masyarakat dari berbagai daerah hadir langsung ke Jakarta untuk mengawal jalannya sidang, di antaranya dari Merauke (Papua Selatan), Pulau Rempang (Kepulauan Riau), Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Mereka merupakan kelompok yang wilayah dan kehidupannya terdampak proyek PSN seperti cetak sawah, tambang nikel, Rempang Eco City, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Sebelum persidangan, masyarakat adat Merauke menggelar ritual doa di depan gedung MK dengan menggunakan lumpur dari lokasi proyek cetak sawah.

Ketua Forum Masyarakat Adat Malind dan Kondodigun Merauke, Simon Petrus Balagaize, menyebut ritual itu sebagai bentuk duka sekaligus seruan keadilan. “Lumpur yang kami pakai ini adalah tanda duka dari tempat penggusuran PSN,” kata Simon.

Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah dan DPR akan kembali berlangsung pada 25 Agustus 2025.