Tag Archives: UU Cipta Kerja

Sesuai UU Cipta Kerja Upah Harus Perhatikan Kemampuan Perusahaan

pekerja / ilustrasi

DENPASAR, Inibalikpapan.com – Sesuai UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 92 , maka pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah (SUSU) di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan  dan produktivitas. Demikian disampaikan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri saa Sosialisasi Penyusunan Struktur dan Skala Upah (SUSU) …

Read More »

Pemerintah Patuhi Putusan MK, UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi yang dilayangkan kelompok untuk membatalkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam putusannya yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman meminta Pemerintah dan DPR memperbaiki yang dianggap bertentangan UU 1945 paling lama dua tahun. Menanggapi itu, Menteri Koordinator …

Read More »

MK Tolak Gugatan Buruh untuk Batalkan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Diminta Perbaiki

Gedung Mahkamah Konstitusi (foto : indonesia.go.id)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Sebelumnya dalam gugatannya, kelompok buruh meminta agar MK membatalkan UU Cipta Kerja. Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang yang dilakukan secara daring pada  Kamis (25/11/2021). …

Read More »

Bertemu Anggota DPD, Wali Kota Bahas Soal Kewenangan Daerah

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyambut baik kunjungan anggota DPD asal Kaltim Mahyudin pada Senin (18/10/2021). Dalam kunjungan tersebut banyak yang dibahas keduanya, mulai dari regulasi hingga dukungan terhadap kepala daerahdi Kaltim  dari mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu “Ini adalah perhatian dan dukungan terhadap kepala-kepala daerah …

Read More »

DPRD Balikpapan Bakal Inventarisir Perda yang Tak Sesuai UU Cipta Kerja

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan akan menginventarisir peraturan daerah (perda) yang tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. “Kita butuh juga buat kajian dulu, karena perda ini banyak. Nanti mau kita evaluasi semuanya,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)DPRD Kota Balikpapan Andi Arif Agung, Jumat (03/9/2021) “Yang mana perda-perda …

Read More »

Ini 45 PP dan 4 Perpres Turunan UU Cipta Kerja yang Ditetapkan Presiden

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Joko Widodo telah menetapkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut 45 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan …

Read More »

Analisis KPPU Terkait Peraturan Turunan UU Cipta Kerja Menyangkut Aspek Persaingan Usaha

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut menganalisis dan mencermati seluruh peraturan Pemerintah turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), khususnya yang mengatur aspek persaingan usaha. Fokus analisis diarahkan kepada berbagai bentuk pengaturan harga dan standar, pemberian izin, keterlibatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan, …

Read More »

Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Sampaikan Laporan Awal 900 Halaman

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Tim Serap Aspirasi (TSA) telah menyampaikan laporan awal kepada Pemerintah  melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada hari Senin, 28 Desember 2020.  “Laporan awal TSA tersebut terdiri atas Laporan  Utama sebanyak 42 halaman, Lampiran 1 tentang Rekomendasi dari masing-masing anggota TSA sebanyak  192 halaman, dan Lampiran …

Read More »

IMB Dihapus, Balikpapan Kehilangan Potensi Pajak Capai Rp 20 Miliar

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kemungkinan akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak ijin mendirikan bangunan (IMB) karena telah dihapus. Dalam Undang-undang Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, IMB yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Bangunan Gedung dihapuskan karena dianggap menghambat investasi. Akibatnya Pemkot akan kehilangan …

Read More »

Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Ketertiban Sosial Harus Menjadi Prioritas Bersama

Terkait adanya aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang digelar hari ini, Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan tanggapannya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.tv, Selasa (13/10/2020). Hendardi mengatakan, demonstrasi atau unjuk rasa adalah artikulasi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD Negara RI 1945 dan juga instrumen hak asasi manusia. …

Read More »