BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan belum mau menanggapi terkait kebijakkan penghapusan tenaga honorer. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Robi Ruswanto.
Menurut dia, Pemerintah Kota Balikpapan justru berharap, para tenaga honorer tersebut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, jumlah tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan mencapai 5 ribu.
Padahal tahun sebelumnya sudah ada pemberitahun dari Pemerintah Pusat terkait pengangkatan PPPK. Namun hingga kini belum jelas pelaksanaannya,” ujar Robi.
“Termasuk anggaran dan sebagainya, dimasukkan kepada OPD (organisasi pertangkat daerah) yang perlu. Hingga saat ini belum ada info pembukaan penerimaan PPPK,”
Karenanya kata dia, tentu penghapusan tenaga honorer tentu akan dilakukan kehati-hatian dan penuh pertimbangan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efeknya, khususnya yang selama ini bertugas di daerah pelosok, karena tidak bisa hanya mendalkan PNS.
“Kita mesti pertimbangkan efeknya, apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Kalau misal honorer daerah dihapuskan nanti siapa yang akan menjadi guru di pelosok dan menjadi tenaga medis? Kalau cuma mengandalkan PNS tidak bakal sanggup,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, sejauh ini juga belum mendapat pemberitahuan maupun instruk dari Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer. “Informasinya belum sampai ke daerah, jadi kita tunggu saja perkembangannya. Itu baru rapat dengar pendapat Komisi II,” ujarnya.
Sebelumnya kebijakkan rencana penghapusan tenaga honorer tersebut, terungkap dalam rapat Komisi II DPR RI, Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) danBadan Kepegawaian Negara (BKN).
Comments
comments
