BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Ketua DPRRD Abdulloh mengusulkan alokasi anggota Rp10-15 miliar untuk mengawali pembangunan gedung DPRD Balikpapan pada anggaran 2017.
Dana kurang salur DBH yang cair sebesar Rp63 miliar diharapkan bisa dijadikan dana awal pembangunan gedung baru.
“Kita perlu sekitar Rp 10-Rp 15 miliar untuk memulai pembangunan gedung baru itu,” kata Abdulloh (25/11).
Diketahui, Gedung baru DPRD akan dibangun di Kantor Satpol PP dengan desain delapan lantai. Pembangunan itu direncanakan akan menjadi proyek multiyers selama 3 tahun dengan estimasi anggaran sebesar Rp 250 miliar.
Politisi partai Golkar ini menjelaskan, untuk memuluskan pembangunan gedung DPRD yang baru, pihaknya akan memperjuangkan sumber dana dari APBN selain bersumber dari APBD.
“Pokoknya kita juga akan mencoba untuk mengusulkan ke DPR RI maupun kementrian terkait untuk mensupport pembangunan ini,” tandasnya.
Abdulloh berpendapat pembangunan gedung DPRD yang baru itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dengan kondisi gedung DPRD yang ada saat ini sudah tidak lagi representative. “Lihat saja, saking sempitnya ketika demo atau ada rapat paripurna, parkir yang ada bisa sampai luber ke jalanan,” sebutnya.
Bahkan dia meyakini pembangunan gedung baru akan memberikan efek positif karena eks lahan gedung DPRD seluas 4 hektare akan digunakan ruang publik.
“Ini sebenarnya yang paling utama, bukan soal gedung DPRD-nya, saya bersama teman-teman anggota dewan lainya sebenarnya tidak alergi menempati gedung yang ada saat ini. Akan tetapi bagaimana gedung itu menjadi gedung dan tak kalah pentingnya bagai mana kita bisa mempunyai ruang terbuka yang presentatif selain di Lapangan Merdeka,” jelasnya.
“Kalau Lapangan Merdeka itu kan milik Pertamina, sehingga para PKL terus dikejar-kejar oleh Satpol PP sementara di sisi lain kami tidak bisa berbuat banyak untuk masyarakat karena lapangan itu sepenuhnya hak pertamina,” sambungnya.
Ruang terbuka publik bisa menjadi tempat berrekreasi, wisata kuliner serta tempat olahraga masyarakat sehingga menjadi ikon di Kota Minyak. “Jika lahan tersebut terlalu lama tidak difungsikan, khawatir menjadi tanah tohan. Jadi tidak selalu ke Lapangan Merdeka kalau kita punya ruang terbuka publik,” tukasnya.
Dikonfirmasi soalini, Sekdakot Sayid MN Fadli belum banyak komentar. ” coba tanyakan ke Dewan soal itu. Kita sih melihat kondisi keuangan saja. Kan nanti ada pembahasan lebih lanjut,” ujarnya singkat.
Comments
comments
