BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Komisi III DPRD meminta ke Pemkot Balikpapan agar penanggulangan banjir masih menjadi prioritas dalam anggaran tahun 2024 ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, penanggulangan banjir masih tetap menjadi fokus anggaran. Pihaknya mendukung denga yang direncanakannya Pemerintah Kota Balikpapan.
“Kami siap dukung selama ini ada manfaatnya dalam penanggulangan banjir,” ujar Alwi Al Qadri kepada media, Rabu (17/4/2024).
Alwi menyampaikan, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud bahwa kota Balikpapan ini memang sudah menjadi langganan banjir.
Namun dalam beberapa tahun anggaran ini, beberapa titik yang sudah bisa ditangani untuk persoalan banjirnya.
“Kalau menurut hemat saya kebetulan saya tinggal di kawasan Jalan MT Haryono tidak jauh dengan lokasi proyek pembangunan pengendali banjir. Saya melihat bahwa Alhamdulillah, debit banjir yang terjadi di kawasan MT Haryono tersebut sudah menurun,” ujarnya.
Persoalan Banjir Berkurang
Ia menyampaikan, persoalan masalah banjir yang terjadi di kota Balikpapan satu per satu sudah bisa tertangani.
Terkait dengan program Wali Kota untuk penanganan masalah banjir. Di DPRD Kota Balikpapan pastinya sangat mendukung penanggulangan banjir. Dan setiap RDP sebagai mitra dari Pemerintah Kota khususnya di komisi III, penekanan masalah banjir ini selalu kami prioritaskan.
“Intinya kita bisa bersinergi dan kita support. Semoga di tahun 2024-2025 ini, selalu ada anggaran untuk penanganan masalah banjir,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPU Kota Balikpapan menargetkan hingga akhir 2026 mendatang titik banjir tersisa 16 saja.
Kepala DPU Balikpapan Rita menyebutkan baseline titik banjir pada penyusunan RPJMD 2021-2026 adalah 81 titik banjir. Pada akhir 2022 lalu ada 60 titik banjir di Balikpapan.
“Target pengurangan titik banjir diakhir tahun 2026 menjadi 16 titik banjir,” ungkap Kepala PU Rita dlam penjelasana kepada media, Senin (25/9/2023).
Rita menyebutkan sudah memilih titik banjir berdasarkan wilayah. Upaya yang dilakukan yakni pengadaan tanah untuk bendali Kampung Timur Wonorejo.
“Tahun ini sudah membayar seluruhnya karena kemarin sudah ada rapat tentang pembayaran pengadaan tanah sudah selesai,” ungkapnya.
Untuk pengadaan lahan bendali Ampal Hulu sejak tahun lalu anggaran sudah disiapkan. Bendali ini untuk menahan air yang ada di daerah saluran primer ampal.
“Bendali ini luasanya 10 hektar, perencanaan di Balai, proses pembebasan lahan ada pemerintah kota. Setelah klir akan dibantu Balai wilayah sungai,” ujarnya.
Comments
comments
