Wacana Pemblokiran IMEI Bukan Aturan Balik Nama HP, Tapi Perlindungan Sukarela

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity (IMEI) bukanlah aturan balik nama ponsel seperti kendaraan bermotor.

Dirjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni menegaskan, kebijakan ini bersifat sukarela, bukan kewajiban bagi masyarakat.

“Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor. Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri,” ujar Wayan, Sabtu (4/10/2025).

Menurutnya, ide ini muncul dari aspirasi masyarakat yang identitasnya sering disalahgunakan ketika ponsel hilang atau dicuri. IMEI sendiri merupakan identitas resmi perangkat yang terdaftar di sistem pemerintah dan berfungsi memblokir ponsel hasil tindak pidana agar tak lagi memiliki nilai jual.

“Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan,” jelasnya.

Selain melindungi konsumen, kebijakan IMEI juga diharapkan dapat menekan peredaran ponsel ilegal (black market), mencegah penipuan digital, memastikan garansi resmi, dan memperkuat ekosistem digital nasional.

Wayan menambahkan, wacana ini masih dalam tahap penjajakan dan belum menjadi kebijakan resmi.

“Ini baru diskusi akademik di ITB untuk menyerap masukan dari akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum diputuskan di level pimpinan,” tegasnya.

Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi menekankan bahwa inisiatif pemblokiran IMEI bersifat sukarela dan berorientasi pada perlindungan konsumen, bukan tambahan aturan birokratis baru. ***