Wagub Kaltim: Digitalisasi Transaksi Jadi Kunci Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Modern

Rapat Koordinasi Retribusi Daerah Tahun 2025, Kamis (12/6/2025), di Hotel Blue Sky Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah Tahun 2025, Kamis (12/6/2025), di Hotel Blue Sky Balikpapan. Kegiatan strategis ini digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim.

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan pentingnya forum ini sebagai platform konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, dan mempercepat transformasi keuangan daerah berbasis digital.

“Ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ini momentum krusial untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien melalui digitalisasi,” tegas Seno Aji.

Kaltim Raih Peringkat Kedua Digitalisasi Transaksi Regional Kalimantan

Seno Aji mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kaltim meraih peringkat kedua terbaik dalam implementasi ETPD di kawasan Kalimantan.

“Capaian ini merupakan kerja keras kolektif dari semua unsur. Ini bukti bahwa kolaborasi bisa menghasilkan prestasi. Namun, kita tidak boleh berhenti di sini,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian ini harus menjadi trigger untuk meningkatkan performa di seluruh lini, termasuk dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta manajemen keuangan internal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

ETPD Bukan Sekadar Teknologi, Tapi Perubahan Budaya Kerja

Lebih dari sekadar pemanfaatan aplikasi atau sistem elektronik, Wagub Seno Aji menekankan bahwa ETPD adalah agenda perubahan budaya kerja dan pola pikir birokrasi. Digitalisasi, katanya, membutuhkan keseriusan dari sisi leadership, governance, dan komitmen lintas sektor.

“Digitalisasi keuangan daerah harus dimulai dari perubahan mindset. Ini adalah reformasi administrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi,” tegasnya.

Ia mendorong agar roadmap TP2DD Kaltim disusun secara lebih konkret dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang kian dinamis.

“Penting bagi kita semua menyusun peta jalan yang jelas, terukur, dan progresif untuk memastikan keberlanjutan transformasi ini,” imbuhnya.

Kegiatan HLM dan Rakor ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD provinsi, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, lembaga perbankan, serta pemangku kepentingan strategis lainnya yang terlibat dalam proses digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Forum ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan sistem keuangan daerah yang efisien, minim risiko kebocoran anggaran, dan berbasis data real time.