BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah membuat surat penolakkan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI setelah adanya demo mahasiawa sejak kemarin hingga hari ini
Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle menyatakan, siap mendampingi mahasiswa menyampaikan surat penolakkan dari Pemerintah Kota ke Presiden. Dia meminta 5 perwakilan mahasiswa yang akan dibawa ke Jakarta menyampaikan surat penolakkan tersebut.
“Kami atas nama Pemerintah Kota dan DPRD beserta unsur muspida menghantarkan surat itu tembusannya kepada Ketua DPR RI dan Presiden Joko Widodo. Kita menghantarkan mereka, tuntutan mereka,” ujar Sabaruddin,
“Insya Allah biaya semuanya ditanggung Pemerintah Kota. Kami sampaikan tadi kepada teman-teman mahasiswa kami minta 5 orang tadi perwakilannya. Ikut bersama-sama kalau memang berkenan mereka,”
Polisiti Partai Gerindra itu mengatakan, surat penolakkan Pemerintah Kota atas Undang-undang Cipta Kerja tersebut bahkan telah dibacakan Wali Kota dihadapan mahasiswa. Surat itu yang akan dibawa ke Presiden dan DPR .
“Itu tadi yang dibacakan tadi kami bersama-sama Pak Wali Kota menyampaikan itu tuntutannya kawan-kawan dan kita menfasilitasi itu tembusan langsung DPR RI dan Presiden,”ujarnya.
Namun lanjutnya, semuanya tergantung keputusan Presiden. Meskipun, hampir seluruh Indonesia menyampaikan penolakkan undang-undang kontroversi itu. “Kembali ke Presiden kita hanya sampaikan dari daerah, khususnya Balikpapan,” ujarnya
“Hampir seluruh Indonesia menyampaikan itu, suara yang begitu lantang, kita gak tahu apakah nanti dianulir,”
Dalam kesempatan tersebut, Sabaruddin juga menyesalkan sikap mahasiswa yang menolak diajak berdialog. “Kami juga sampaikan tadi kalau mau berdialog ayo kita berdialog. Kami panggil mereka ke Kantor untuk berdialog, ternyata responnya mereka tidak mau. Jadi maunya bagaimana,” ujarnya.
Comments
comments
