BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menegaskan, aparatur sipil negara (SN) harus netral dan tidak bisa ditawar pada Pemilu 2024.
Hal itu karena jika ASN tidak netral maka akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan menghambat tercapainya target-target kinerja pemerintahan.
“Saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi,” ujar Wapres dikutp dari laman Wapres
Namun dia tak mempermasalahkan jika ASN menjadi penyelenggara Pemilu 2024 hal itu sesuai kebijakkan Kementerian Dalam Negeri (Kemenagri) dan KPU.
Wapres beralasan bahwa kebijakan tersebut hanya sementara dan untuk daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi sebagai panitia Pemilu, seperti daerah terdepan , terpencil, tertinggal (3T).
“Keterlibatan ASN itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan, maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc (sementara),” terangnya.
Selain itu kata Wapres, asas netralitas juga mengikat panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga, seorang ASN yang menjadi panitia Pemilu akan tetap terjaga kewajiban netralitasnya.
“Sebagai penyelenggara (Pemilu) kan memang harus netral. Jadi kalau (menjadi) penyelenggara itu tidak harus kemudian dia tidak netral, tetap netral, dan sifatnya juga ad hoc nanti selesai dia kembali menjadi ASN,” pungkasnya.
ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Comments
comments
