BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan terus melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengerjaan penanganan pelebaran turunan simpang Muara Rapak.
Kepala DPU Balikpapan Andi Yusri Ramli mengatakan, proyek penanganan simpang Muara Rapak dikerjakan oleh BBPJN dengan menggunakan anggaran APBN. Dan Pemkot Balikpapan hanya mengganti rugi lahan warga yang ikut dalam pengerjaan ini.
“Ganti rugi nanti mereka yang melaksanakan, anggaran kita, tapi mereka yang melaksanakan fisilnya dijadikan satu di kegiatan mereka. Informasinya seperti itu,” ujar Andi Yusri Ramli kepada awak media, Jumat (16/9/2022).
Yusri menyebut, pembebasan lahan yang paling luas dari pengerjaan ini adalah milik PT Pertamina. Dan hingga saat ini tidak ada masalah dengan pihak Pertamina.
“Tinggal mekanisme administrasinya saja yakni pinjam pakai,” ucapnya.
Terkait pembebasan lahan warga dari Pemkot Balikpapan sesuai mekanisme yang berlaku karena anggaran sudah ada alokasi.
“Mekanismenya seperti apa kita ikuti saja. Kami juga akan selalu komunikasi,” katanya.
Seperti diketahui, kajian penanganan jangka panjang turunan simpang muara rapak ada dua opsi yakni akan di bangun Flayover atau Underpass. Namun, Yusri menuturkan jika nanti berdasarkan dari hasil kajian.
“Kami tidak bisa memberikan komentar mana yang terbaik, karena ini perlu kajian. Sudah disampaikan Kepala Balai bahwa ini nanti akan dikaji yang mana yang lebih baik pilihannya terkait penanganannya,” terangnya.
Untuk kajian, pihaknya pasti nanti akan ada survei atau penelitian baik itu masalah sosial, budaya dan ekonomi dan lain-lain. Itu pasti akan di survei semua.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan BBPJN proses yang sudah berjalan seperti apa dan Pemerintah Kota nanti akan terlibat dalam hal apa. Kalau masalah teknis design dan lain, kita tunggulah dari mereka,” pungkasnya
Comments
comments
