TANGGERANG, Inibalikpapan.com – Rencana pembuatan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tanggerang belakangan menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat.
Pasalnya, menggunakan bahan brand ternama asal Prancis yakni Louis Vuitton. Sehingga dianggap berlebihan. Menghabiskan anggaran Rp675 Juta atau meningkat dua kali lipat dari yang sebelumnya Rp312,5 juta.
Dilansir dari suara.com jaraingan inibalikpapan, Pengamat kebijakan publik Universitas Syekh Yusuf, Adib Miftahul, menilai anggota DPRD Kota Tangerang tak peka krisis saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Saat ini pandemi Covid-19 membuat hampir semua keluarga was-was akan kondisi ekonomi mereka ke depan,” ujarnya
“Di saat masyarakat Kota Tangerang khawatir dengan masalah perut, lalu anggaran baju dinas dewan miliaran, saya hanya mau bertanya apakah itu anggota DPRD Kota Tangerang masih punya hati pakai baju itu,”
Menurutnya, akan lebih tepat jika anggaran tersebut dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan padat karya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
“Bukan soal mahal dan murahnya, tetapi layak tidak di tengah rakyat yang lapar saat pandemi, tetapi anggota dewan punya baju baru yang dibiayai negara? Masih punya hati pakai baju itu,” ujarnya
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengklarifikasi anggaran untuk membuat baju dinas yang salah satunya memakai brand mewah asal Prancis Louis Vuitton yang belakangan viral di media sosial.
Gatot mengaku bingung polemik ini mencuat usai lelang selesai. Bukan saat proses lelang berlangsung. “Kadang saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang, bukan pada saat proses,” ujarnya,
“Seluruh DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia juga mengadakan, termasuk DPRD Provinsi, dan untuk asas keadilan tolong dicek juga dong. Karena bicara pengadaan baju barang setahun sekali,”
Gatot menegaskan dirinya tidak mengetahui perihal penunjukan empat merek diantaranya Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian (PDH), Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR),
KemudianTheodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
“Kita tidak pernah unjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya enggak tahu pasti, tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang,” ujarnya
www.suara.com