BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan terus berupaya menurunkan angka stunting di Kota Balikpapan.
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Alwiati mengatakan, untuk angka stunting di Kota Balikpapan memang ada kenaikan dari 17,6 persen menjadi 19,6 persen.
“Hal ini didapati dari hasil penimbangan bayi balita di Posyandu yang dilaporkan melalui aplikasi,” ujar Alwiati kepada media, Jumat (10/3/2023).
Adapun jumlah bayi dan balita yang masih masuk kategori stunting ada 1.458, namun angka ini masih dilakukan verifikasi bersama dengan tim PKB, tim PPK dan Puskesmas.
“Apakah benar data sesuai dengan hasil penimbangnya, sehingga data ini kita pastikan dalam diberikan bantuan,” akunya.
Di Kota Balikpapan sudah banyak CSR yang ikut peduli dalam penanganan stunting misak di Kariangau ada 32 ksus stunting, pihak Apical KRN kerja sama mengedukasi dan memberu bantuan dan pemeriksaan ibu hamil.
“Untuk itu dari data di Puskesmas ditindak lanjuti dan progresnya sudah bagus, yang jadi perhatian yakni intervensi spesifik oleh puskesmas mulai dari remaja ibu hamil dan bayi balita,” imbuhnya.
“Kemudian intervensi sensitif yang perlu dalam hal pola pengasuhan, pemberian makanan bayi dan balita,” tambahnya
Di Balikpapan sudah ada 202 tim dari seluruh kelurahan membantu penanganan stunting, yang mana bantuan yang didapat ini akan disalurkan kepada PKB yang mendamping penyuluhan ke warga.
“Misal dalam pemberian makanan, bukan cuma sembako, tapi makanan secara langsung tiap hari dengan makanan protein hewani,” kata Alwiati.
Untuk diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI), memberikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Di mana, DAK ini diberikan langsung kepada seluruh Bupati/Wali Kota se Kalimantan Timur, di Hotel Grand Senyiur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (10/3/2023).
Adapun total secara keseluruhan pagu anggaran senilai Rp 43.430.066.000 dari DAK fisik senilai Rp 4.185.369.000 dan BOKB senilai Rp 39.244.702.000 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023.
Diantaranya Kota Samarinda total menerima anggaran senilai Rp 7.520.161.000 untuk BOKB senilai Rp 5.714.755.000 dan DAK fisik senilai Rp 1.805.406.000
Kabupaten Kutai Kartanegara total menerima anggaran senilai Rp 7.386.760.000 untuk BOKB senilai Rp 7.027.728.000 dan DAK fisik senilai Rp 359.032.000.
Kabupaten Kutai Timur total menerima anggaran senilai Rp 4.830.395.000 untuk BOKB senilai Rp 4.375.621.000 dan DAK fisik senilai Rp 454.774.000.
Kabupaten Paser total menerima anggaran senilai Rp 4.459.880.000 untuk BOKB senilai Rp 3.855.194.000 dan DAK fisik senilai Rp 604.686.000.
Kabupaten Kutai Barat total menerima anggaran senilai Rp 4.369.338.000 dan untuk BOKB senilai Rp 4.369.338.000.
Kota Balikpapan total menerima anggaran senilai Rp 4.225.551.000 untuk BOKB senilai Rp 4.081.938.000 dan DAK fisik senilai Rp 143.613.000.
Kabupaten Berau total menerima anggaran senilai Rp 3.827.049.000 untuk BOKB senilai Rp 3.521.153.000 dan DAK fisik senilai Rp 305.896.000.
Kabupaten Penajam Paser Utara total menerima anggaran senilai Rp 2.776.586.000 untuk BOKB senilai Rp 2.675.805.000 dan DAK fisik senilai Rp 100.781.000
Kabupaten Mahakam Ulu total menerima anggaran senilai Rp 2.017.998.000 untuk BOKB senilai Rp 1.707.603.000 dan DAK fisik senilai Rp 310.395.000.
Kota Bontang total menerima anggaran senilai Rp 2.016.348.000 untuk BOKB senilai Rp 1.915.567.000 dan DAK fisik senilai Rp 100.781.000.
“Harapan saya cuma satu, seraplah anggaran yang telah diberikan. Karena untuk Kaltim kemarin, penyerapannya 66 persen,” ujar Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo.
“Sehingga tadi saya beri 43 miliar. Harapan saya mulai sekarang diserapnya, karena biasanya ditunda-tunda hingga akhir tahun tidak terserap,” ucapnya.
Sebab, kata Hasto, dana tersebut digelontorkan untuk keperuntukan operasional kegiatan percepatan Penanganan Stunting (PPS) di Provinsi Kalimantan Timur