BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kota Balikpapan termasuk daerah rawan bencana banjir, longsor dan kebakaran. Namun hingga kini pemerintah kota belum memiliki mitigasi bencana. Apalagi sekarang ini sudah memasuki musim hujan.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Maulidin meminta pemerintah kota menyiapkan antisipasi bencana atau mitigasi bencana terutama tanah longsor.
“Mitigasi bencana itu harus sudah dipikirkan dan disiapkan. Harus sudah ada perencanaan penanganan ketika terjadi bencana,” kata Maulidin (7/11/2018).
Menurutnya diperlukan pula klasifikasi dalam penanganan pasca terjadi tanah longsor agar kebijakan dalam kondisi darurat bisa dijalankan meski bukan tanah milik Pemkot Balikpapan atau pun fasilitas umum alias milik perseorangan.
“Karena kalau yang diandalkan harus fasilitas umum, pasti penanganannya akan lambat. Masih untung kalau korban harta benda. Kalau korbannya nyawa manusia, ya pemerintah juga pasti bisa disalahkan,” tegas Maulidin.
Klasifikasi ini harus dibuat secara mendetail mulai dari tingkat bahaya hingga dampak yang bisa ditimbulkan dari sebuah bencana. “Jadi, peraturan harus jelas, klasifikasi juga jelas dan penanganan secara taktis, itu yang diperlukan masyarakat,” pungkas Maulidin.
Diakui saat ini pemerintah kota sulit untuk melakukan penanganan pasca bencana terhadap kawasan yang bukan termasuk tanah milik Pemkot Balikpapan atau fasilitas umum. Hal ini menjadi kendala yang terjadi saat ini.
Politisi Nasdem Balikpapan mendorong Pemkot Balikpapan untuk memulai pembahasan dengan pihak Pertamina dan TNI mengingat sebagian kawasan Balikpapan merupakan milik BUMN dan militer. Belum lagi keberadaan lahan-lahan yang masih dualisme kepemilikan.
“Kebijakan, eksekutor kan ada di pemerintah. Selama itu ada solusi dan bisa dikondisikan dengan pertemuan yang rutin untuk membela masyarakat, saya rasa pemilik tanah, entah itu TNI atau Pertamina, pasti rela melepaskan,” tukasnya.
Comments
comments
