BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com— Bukan hanya KPUD mengusulkan kenaikan honor petugas PPK (kecamatan ) dan PPS (kelurahan), melainkan juga Bawaslu Kota Balikpapan mengusulkan kenaikan honor petugas pengawas TPS.
Pada Pilwali 2020, Bawaslu Kota mengusulkan anggaran pengawasan sebesar Rp11 miliar. Pada pileg lalu pengawas TPS mendapatkan honor Rp550 ribu. Namun di Pilwali 2020 diusulkan mendapatakan Rp750 ribu.
Komisioner Bawaslu Kota Ahmadi Aziz menjelaskan jumlah dana pengawasan terbesar tersedot untuk honor Petugas pengawas.
“Jumlah lebih dari 50 persen itu honor saja. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi apalagi banyak yang jatuh korban meninggal. Kalau tidak diberikan sesuai honor, banyak yang akan berpikir untuk menjadi pengawas,” katanya usai mengikuti Pleno KPUD Balikpapan penetapan caleg terpilih menjadi Anggota DPRD Balikpapan, Senin (22/7/2019).
Selain itu pihaknya juga mengajukan santuan kesehatan bagi petugas pengawas sebagai bentuk antisipasi jika terjadi sesuatu.
“Kalau BPJS ka nada ketentuan waktunya, apakah kita gunakan asuransi lain itu masih didiskusikan dengan pemkot,” tambahnya.
Ahmad kembali menjelaskan bahwa tugas pengawas TPS bukan hanya pada hari H pencoblosan saja tapi berlangsung selama sebulan.
“Dengan pertimbangan bukan hanya hari H yang diawasi. Ada yang keliru kemarin itu bahwa bukan mengawasi hari H saja. Pengawas TPS itu mengawasi mulai dari kampanye selama 23 hari jelang hari H, masa tenang, juga mengawasi distribusi logistic termasuk patroli 3 hari oleh pengawas TPS,” jelas Ahmadi.
Ahmadi menambahkan jumlah honor Rp550 ribu dengan tugas yang dibebankan petugas pengawas TPS.
“Kami anggap honor itu sangat kecil Rp550 kami naikan Rp750 ribu dengan berbagai pertimbangan tadi. Masa kerja sebulan, 23 hari sebelum pemungutan suara dan 7 hari setelah pemungutan suara,” tukasnya.
Comments
comments
