BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Balikpapan mencatat retribusi daerah sepanjang tahun 2019 tidak mencapai target. Dari yang ditargetkan DPRD Balikpapan sebesar Rp. 69 miliar, namun hingga penghujung tahun 2019, hanya terealisasi Rp. 54 miliar.
Perihal ini berbanding terbalik dengan realisasi pajak daerah yang memang melampai target 2019.
“Beberapa waktu lalu komisi II dan saya sebagai koordinator komisi dua, melakukan RDP dengan BPPDRD. Memang untuk pajak daerah realisasinya melampaui target. Namun untuk retribusi daerah masih jauh dari target,” kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz Jumat (10/1/2020).
Thohari mendapat laporan ada perusahaan l, hotel dan pusat hiburan yang punya piutang dan retribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemda mencapai miliar rupiah.
Politisi PDIP ini mengatakan tidak tercapainya retribusi daerah tahun 2019, menambah panjang daftar retribusi yang tidak tercapai selama kurun waktu lima tahun terakhir. Terpenuhinya target retribusi daerah yang terakhir adalah di tahun 2017.
“Kami akan menggali informasi BPPDRD mengenai masalah ini dan meminta agar lebih kreatif menggalai potensi pajak dan retribusi daerah,”ujarnya.
Ia menekankan bahwa retribusi daerah adalah hak pemerintah kota yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan unit bisnis wajib pajak lainnya yang beroperasi di Balikpapan. Karena retribusi yang disetorkan ke kas daerah juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan kota dari segala aspek.
“Tunggakan pajaknya cukup besar ada yang tidak bisa bayar PBB hingga Rp 6 miliar. Ada juga hotel yang punya piutang Rp empat miliar. Harusnya ga ada istilah perusahaan menunggak pajak itu,” kata Thohari.
“Kami juga dalam waktu dekat akan memanggil perusahaan penunggak pajak daerah. Syukur-syukur sebelum dipanggil sudah bisa melunasi pajaknya, kalau tidak jangan salahkan jika kami bongkar nama-nama perusahaan yang tidak bersedia membayar pajak daerah,” ujarnya lantang.
Comments
comments
