DPRD Balikpapan Minta Pemkot Terapkan Efisiensi Anggaran Tanpa Rugikan Sektor Perhotelan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara bijak, menyikapi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang melarang kegiatan pemerintahan digelar di hotel.

Menurutnya, kebijakan penghematan memang tepat diterapkan, namun tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia usaha, khususnya sektor perhotelan.

“Pemkot perlu bijak dalam mengelola keuangan daerah. Gunakan fasilitas pemerintah sendiri agar pengeluaran lebih efisien dan fokus pada pelayanan dasar bagi masyarakat,” ujar Iwan Wahyudi, Rabu (5/11/2025).

Ia menilai efisiensi perlu diperkuat lantaran Kota Balikpapan berpotensi mengalami penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp1,3 triliun pada tahun anggaran 2026. Selain itu, alokasi anggaran dari APBD Provinsi Kaltim ke Balikpapan juga diperkirakan berkurang sekitar Rp200 miliar.

Dengan kondisi itu, Iwan mendorong agar belanja daerah diarahkan untuk kebutuhan prioritas, seperti sektor pendidikan, kesehatan, perbaikan drainase, dan infrastruktur lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Namun demikian, ia menegaskan kebijakan efisiensi tidak harus bersifat kaku. Ia tetap memberikan ruang apabila kegiatan pemerintahan perlu digelar di hotel dalam situasi tertentu.

“Kalau memang semua tempat penuh dan kegiatannya urgen, silakan. Tapi prinsip efisiensi tetap harus jadi acuan. Jangan menjadikan hotel sebagai pilihan pertama, kecuali kondisi mengharuskan,” jelasnya.

Iwan juga mengingatkan agar langkah penghematan tidak sampai mengganggu keberlangsungan usaha hotel yang menjadi salah satu pilar ekonomi Balikpapan. Kota ini dikenal sebagai kota jasa dan menjadi lokasi strategis penyelenggaraan berbagai event konferensi, rapat, hingga pertemuan tingkat nasional.

“Kita tidak boleh menutup mata bahwa sektor hotel juga berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Pemerintah bisa bekerja sama dengan PHRI untuk mendorong kegiatan swasta atau nasional agar tetap digelar di Balikpapan,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemkot, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta pelaku usaha perlu diperkuat untuk mencari rumusan kebijakan yang berimbang—baik bagi efisiensi anggaran maupun keberlanjutan ekonomi daerah.

Iwan berharap, langkah efisiensi yang diterapkan Pemkot dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi kota. Ia menilai, dengan strategi dan komunikasi lintas sektor, efisiensi tidak harus berujung pada perlambatan ekonomi.

“Dengan kolaborasi dan inovasi kebijakan, efisiensi bisa dicapai tanpa menghambat perputaran ekonomi masyarakat,” pungkasnya.***