BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Adannya pandemi Covid-19 dan masih berlangsungnya PPKM Level 4 di Kota Balikpapapan sangat berdampak bagi para pelaku usaha baik di sektor perhotelan, pariwisata dan restoran.
Ketua PHRI Kota Balikpapan, Sahmal Ruhip mengatakan, masih di perpanjangannya PPKM ini memang cukup membuat tingkat hunian di perhotelan yang ada di Balikpapan melalui penurunan, bahkan ada okupansi yang mencapai diangka 30 persen saja untuk hunian hotel.
“Saya juga dapat informasi ada hotel yang bahkan 20 persen bahkan ada 10 persen untuk tingkat huniannya,” ujar Sahmal Ruhip saat dikonfirmasi media, Jumat (27/8/2021).
Dikatakan Sahmal memang pada saat Isolasi mandiri ada kenaikan tingkat hunian karena ada beberapa hotel yang dimanfaatkan untuk tempat isoman bagi karyawan perusahaan, beluk lagi saat ini di Balikpapan sudah mulai banyak kelurahan zona kuning dan hijau yang tentu sangat berharap menurunkan angka penyebaran Covid-19.
“Sesuai dengan harapan harus bisa dihemat, beberapa hal misalnya supaya bisa berjalan biaya-biaya yang tidak penting, misal tadi listrik bayar Rp 50 ribu diturunkan karena hunian menurunkan, yang tadinya tagihannya Rp 60 juta jadi Rp 30 juta ada penghematan,” jelasnya.
Sahmal menamabhkan yang kedua harus banyak variasinya usaha di bidang lainnya contohnya catering, disarankan hotel menjual makanan yang terjangkau dan online.
“Berinovasi dalam pergerakan ekonomi harus dilakukan dan bertahan dulu, kita tidak mencari keuntungan tetapi bertahan, kita prediksi kondisi covid-19 menurun otomatis tren ekonomi membaik, karena kebebasan untuk bergerak memberi dukungan kepada sektor pariwisata dan perhotelan dan restoran, karena bagaimana pun kalau kita masih terikat PPKM, tidak bisa berjalan sedia kala,” kata Sahmal.
“Intinya kami tidak bisa prediksi, tergantung covid-19, kalau menurun pergerakan ekonomi berjalan lancar,” tambahnya
Apalagi dengam pandemi Covid-19 sektor perhotelan kena imbasnya, sekarang banyak orang bertahan dengan ekonomi biaya tinggi, mau pergi juga ada syarat antigen dan PCR dan vaksinasi belum semua dimiliki masyarakat.
“Lalu lintas juga terhambat kalau PPKM dilanjutkan, kalau tidak salah harus ada Tes PCR atau antigen, kalau biaya tinggi orangnya berpikir mereka tidak akan berpergian kalau idak terlalu penting dan tidak berangkat, dan otomatis ekonomi berjalan lambat,” ujar Sahmal.
Selama ini pihaknya dari PHRI selalu menyampaikan keluhan dan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun daerah, tapi usulan dari mereka terkadang hanya PHP.
“Apa yang kami harapkan belum tentu tercapai, paling tidak kita berharap karema tren ekonomi ini membaik dan kasus Covid-19 turun, pemerintah akan longgarkan kegiatan-kegiatan masyarakat, pernikahan dan keramaian di hotel diperbolehkan, sekarangkan masih dibatasi dan tidak boleh seperti kolam renang dan perkawinan gak boleh ini semua akan menghambat bagi perhotelan,” tutup Sahmal