Tujuh Jabatan Kepala OPD Kosong, Pelantikan Nunggu Wali Kota Baru

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Pemkot Balikpapan akan mengisi jabatan OPD yang kosong setelah resmi pelantikan wali kota baru.

Sedikitnya ada tujuh jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan masih dalam keadaan kosong. Yakni Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Balikpapan (BKSDM) Kota Balikpapan dan Kepala Sekretariat DPRD.

Dari enam jabatan itu, kemungkinan tiga akan dilantik saat Wali Kota Balikpapan baru  era H Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz. Sedangkan tiga jabatan esolon II yakni Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memasuki proses pelelangan.

Sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Balikpapan (BKSDM) Kota Balikpapan dan Kepala Sekretariat DPRD masih dalam proses pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

“Untuk jabatan eselon II banyak yang kosong tapi yang sudah di  open bidding itu ada 3,  yang pertama adalah Dinas Ketenagakerjaan, lalu, Dinas Perindustrian dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” jelas  Wali Kota Riza usai melantik 17 ASN eselon IV di lingkungan pemkot Balikpapan, Selasa (19/01/2021).

Rizal menyebutkan pengisian tiga jabatan kepala OPD sudah tidak bisa dilakukan mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan. sementara pelantikan wali kota baru kemungkinan dilakukan antara Februari atau akhir Mei 2021.

“Untuk Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Balikpapan (BKSDM) Kota Balikpapan dan Kepala Sekretariat DPRD, sudah tidak sempat dan kemungkinan akan dilaksanakan nanti setelah pelantikan pimpinan yang baru,” ungkapnya.

Wali kota melantik 17 aparatur sipil negara (ASN) setingkat eselon  empat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Selasa pagi (19/01/2021).

Mereka yang dilantik mengisi jabatan fungsional yang menempati di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).