Home / IniADV-DPRD Balikpapan / Fraksi Golkar Soroti Ketersedian RKB yang Tak Sebanding Jumlah Lulusan
Ketua DPRD Abdulloh memimpin rapat paripurna penetapan APBD 2019 hasil evaluasi gubernur (26/12)

Fraksi Golkar Soroti Ketersedian RKB yang Tak Sebanding Jumlah Lulusan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas pendidikkan. Hal itu disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Suriani dalam rapat paripurna terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 .

Salah satu yang menjadi sorotan Fraksi Golkar yakni ketersediaan ruang kelas baru (RKB) yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan khususnya tingkat SMP. Padahal alokasi anggaran untuk pendidikkan dalam APBD Kota Balikpapan mencapai 20 persen.

Harusnya anggaran itu diprioritaskan untuk menambah RKB dan membangun sekolah baru. Namun sayangnya tidak. “Kami tidak melihas Dinas Pendidikkan dan Kebudayaan tidak serius dalam menuntaskan persoalan tersebut,” ujarnya.

Kata dia, harusnya sejak awal Dinas Pendidikkan dan Kebudayaan sejak awal sudah menghitung kebutuhan RKB. Dimana tahun ajaran 2020 membutuhkan 150 RKB dengan bisa menampung 4.500 siswa. Sedangkan jumlah lulusan SD sekitar 12 ribu  

“Sebagai bahan pertimbangan harusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah bisa menghitung tahun 2020 jumlah kelulusan dari SD ke SMP sekitar 12 ribu siswa. Kekurangan ruang kelas untuk menampung sebanyak 4.500,” ujarnya.

“Jika 1 ruang kelas membutuhkan anggaran rata-rata  Rp400 juta maka total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 60 miliar. Anggaran ini yang harus diprioritaskan,”  

Namun justru alokasi anggaran untuk RKB tahun ini hanya Rp 8,8 miliar, jauh dari perhitungan Fraksi Golkar. Justru hampir sama dengan yang dialokasi Pemerintah Kota Balikpapan untuk pengadaan makan dan minum Rp 8 miliar

 “Setiap tahun alokasi anggaran untuk RKB hanya sekitar Rp 8,8 miliar artinya hanya bisa membangun 20 ruang kelas baru. Sampai kapanpun tak akan terselesaikan,” ujarnya.

“Melihat pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun sebanyak 3 persen. Maka anggaran sebesar itu hanya mampu menutupi pertumbuhan murid baru, tidak menyelsaikan kekurangan awal,”

Maka dari itu Fraksi Golkar mendorong dibuatnya blue print atau kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan kebijakkan program pendidikkan untuk mencapai sasaran. “Persoalan yang dihadapi hal ini juga kami harapkan untuk evaluasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam penjelasan Wali Kota bahwa dalam renstra Dinas Pendidikkan dan Kebudayaan, daya tanpung sekolah siswa untuk dapat diterima disekolah negeri mencapai 75 persen sampai dengan 2021 mendatang.

“Sedangkan sisanya 25 persen tetap menjadi peran dan kontribusi sekolah swasta, yang menjadi persoalan orangtua siswa merasa terbebani (jika mengeluarkan biaya), apalagi saat ini kita sefang menghadapi pandemi covid-19,” ujarnya.

Comments

comments

About glen

Check Also

Update 7 Agustus 2020 : Bertambah 98 Kasus Covid-19 di Kaltim, Mahulu Kasus Pertama Positif

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kaltim mencetak rekor terbanyak untuk hari ini. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.