BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim justru sebenarnya merugikan Kaltim. Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Pasalnya, Kaltim harus menyerahkan wilayahnya sekitar 700 ribu hektar ke negara untuk dibangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuau Undang-undang Nomor 3 Tahun 202 tentang IKN.
“Tapi saya katakan kepada seluruh rakyat Kaltim, inilah sumbangsih kita ke negara dan rakvat Kaltim mendukung,” ujar Isran di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (10/4/2023)
Menurutnya, selama ini Kaltim juga memiliki peranan besar bagi negara. Karena sebagai saah satu daerah penyumbang devisa besar bagi negara hingga ratusan triliun setiap tahun.
“Tahun 1996 hingga sekarang, Kaltim juga menjadi penghasil batu bara terbesar dan terbaik di dunia dan berkontribusi menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Karena kepatuhan, ketaatan dan kontribusi Kaltim pada negara cukup besar, sehingga menjadi salah satu pertimbangan, Presiden Joko Widodo kemudian menentukan Kaltim sebagai lokasi IKN.
“Di berbagai kesempatan dan forum, saya selalu menyampaikan tentang urgensi pemindahan IKN ke Kaltim dan apa yang melatar-belakanginya,” ujarnya.
Dia mengatakan, tidak memiliki kewenangan di IKN. Karena kewenangan seluruhnya di Otorita IKN. Namun secara khusus, Gubernur mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang IKN.
“Pak Presiden bilang, Pak Isran tolong jelaskan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu seperti apa itu IKN,” ujarnya
Sehingga dia selalu berbicara mengenai IKN di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Hasanuddin di Makasar, Universitas Indonesia dan beberapa universitas lain di sejumlah daerah.
“Saya sampaikan informasi pertimbangan negara dalam pemindahan ibu kota negara, bukan berdasar pertimbangan kelompok tertentu,” ujarnya
Kata dia, keberadaan IKN bukan untuk kepentingan Kaltim tapi Nusantara dan menjadi peradaban baru Bangsa Indonesia. Khususnya dalam pemerataan pembangunan Indonesia Timur.
“Penetapan IKN menjadi titik awal dimulainya peradaban baru yang besar bagi republik ini, karena keberadaannya berada di tengah wilayah Indonesia,” ujarnya (adpimprovkaltim)
Comments
comments
