Gubernur Kaltim Tak akan Bergantung pada Transfer Pusat, Optimalkan Pajak dan Retribusi

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah rencana pemerintah pusat melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) atau Morning Briefing yang digelar di Aula BPKAD Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, Senin (13/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, para asisten, staf ahli gubernur, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim. Sementara itu, Gubernur Harum memimpin jalannya rapat secara virtual dari Kantor Badan Penghubung (Banhub) Pemprov Kaltim di Jakarta.

Kaltim Akan Berjuang Pertahankan Alokasi Anggaran

Menanggapi kebijakan pemotongan TKD oleh pemerintah pusat, Gubernur Harum menegaskan bahwa Kaltim bersama daerah penghasil sumber daya alam lainnya akan berjuang agar tidak dirugikan secara fiskal.

“Kami akan terus berjuang bersama para kepala daerah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan perhatian pusat,” ujar Gubernur Harum.

Menurutnya, daerah penghasil seperti Kaltim memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, sehingga wajar jika memperoleh alokasi anggaran yang seimbang dengan tingkat eksploitasi sumber daya alamnya.

Dorong Serapan Anggaran dan Kinerja OPD

Dalam arahannya, Gubernur Harum juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran oleh seluruh OPD agar pembangunan berjalan optimal dan tidak menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tinggi.

“Saya minta Silpa tidak lebih dari 3 persen, terutama bagi OPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Serapan anggaran yang optimal, lanjutnya, akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Optimalkan Pajak dan Retribusi Daerah

Selain fokus pada efisiensi anggaran, Gubernur Harum menyoroti masih banyaknya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal.

Ia mencontohkan sejumlah sumber penerimaan yang bisa digali, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat, serta retribusi tongkang yang keluar dari wilayah Kaltim.

“Saya mohon ini dipetakan lebih baik. Contoh objek retribusi tongkang yang keluar dari Kalimantan Timur. Sangat memungkinkan, tentu harus diatur dengan peraturan daerah (Perda),” ungkap Gubernur Harum.

Menuju Kemandirian Fiskal Kaltim

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Gubernur Harum untuk mendorong kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Ia menekankan, Kaltim tidak boleh terus bergantung pada dana transfer pusat, melainkan harus mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk pembiayaan pembangunan.

“Kita harus berani berpikir besar. Jangan terus bergantung pada dana pusat. Kaltim punya potensi besar, tinggal bagaimana kita kelola dengan bijak dan transparan,” pungkasnya./Pemprov