Risto Pabimbin, Ketua Cabang GMKI Balikpapan

Ironi Program Seragam Sekolah Gratis di Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan suatu negara.

Melalui pendidikan, maka akan tercipta banyak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena hal inilah sehingga perbaikan serta pemerataan pendidikan menjadi sesuatu sangat perlu dilakukan.

Salah satu program prioritas dari Wali kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam bidang pendidikan yaitu bagi-bagi seragam gratis yang diperuntukkan buat siswa baru tingkat SD dan SMP.

Program ini salah satu yang tertuang dalam visi misi Rahmad Mas’ud pada saat mencalonkan diri menjadi Wali kota. Sebagai program yang telah termuat dalam visi misinya maka Wali Kota memiliki beban moral untuk mewujudkannya.

Karena bisa saja program inilah yang membuat masyarakat memilihnya. Program ini akan mulai berjalan pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022/2023.

Anggaran yang disiapkan cukup fantastis sebesar Rp 19,6 miliar. Bahkan nilainya meningkat menjadi Rp 23 Miliar pada anggaran perubahan.

Pembagian seragam gratis untuk siswa baru ini mempunyai tujuan yang bagus, yaitu untuk meringankan beban orang tua karena tidak perlu lagi membeli seragam untuk anaknya.

Akan tetapi menjadi suatu ironi, karena sampai saat ini baju itu tidak kunjung dibagikan. Padahal, siswa telah masuk sekolah. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya apakah baju seragam itu betul-betul akan dibagikan.

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Penjabat Sekretaris Daerah Muhaimin, meluruskan hal ini. Dia memberi keyakinan kepada orang tua murid bahwa baju seragam itu akan dibagikan dalam waktu dekat.

Keterlambatan distribusi seragam merupakan suatu kegagalan Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan perencanaan. Padahal pemerintah dengan segala kecerdasannya, seharusnya telah memperhitungkan bahwa proses bagi-bagi seragam gratis tidak sesederhana yang dipikirkan.

Baca juga ini :  Curi Handpohone, Kakak Beradik Diamankan Polresta Balikpapan

Perlu ada data ukuran baju untuk menjadi patokan pembuatan seragam, supaya sesuai dengan ukuran siswa. Tetapi pengukuran baju justru baru dilakukan setelah siswa masuk sekolah sehingga otomatis, baju itu belum siap pada saat siswa sudah masuk sekolah.

 Ini menjadi salah satu bukti kegagalan Pemerintah Kota Balikpapan untuk merencanakan program ini dengan baik. Seandainya saja pemerintah jeli maka sejak awal, mereka bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah supaya mengumpulkan ukuran baju siswa pada saat pendaftaran. Sehingga ketika siswa sudah masuk sekolah, mereka bisa langsung menggunakan baju seragam itu.

Selain keterlambatan, hal lain yang mesti juga dipertimbangkan yaitu pembagian baju seragam. Akan dibagikan buat seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya, apakah siswa itu anak orang kaya atau berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Semuanya dapat, asalkan terdaftar sebagai siswa baru. Jika tujuannya untuk meringankan beban orang tua siswa, lalu yang menjadi pertanyaan mengapa baju seragam ini dibagikan juga kepada anak-anak orang kaya.

Bukankah mereka mampu membeli seragam sekolah. Bahkan untuk kualitas yang lebih baik mereka mampu. Uang sekolah yang mahal saja mereka sanggup, apalagi jika hanya untuk seragam.

Program seragam gratis sebenarnya juga dilakukan beberapa daerah lain, contohnya Kabupaten Penajam Paser Utara. Hanya saja, saat ini mereka telah mengevaluasi dan melihat kondisi juga sehingga baju seragam hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar butuh.

Kalau seandainya Pemerintah Kota Balikpapan bisa melakukan ini, maka dana yang digelontorkan untuk program ini tidak akan sebesar sekarang sehingga bisa dilakukan penghematan anggaran yang bisa digunakan untuk membaiayai program yang lain.

Misalnya saja dana itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah banjir, distribusi air atau bisa juga untuk membiayai panti jompo yang butuh perhatian pemerintah juga.

Baca juga ini :  Wali Kota Serahkan Hibah dan Insentif Guru, Tahun Depan Seragam Sekolah Gratis

Pada akhirnya perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam hal pendidikan perlu dilakukan pemerataan supaya setiap warga negara bisa merasakan pendidikan.

Termasuk setiap upaya untuk mendukung pendidikan perlu direncanakan dengan baik. Jangan sampai upaya pemerataan disamakan dengan bagi-bagi seragam gratis buat semua.

Penulis : Risto Pabimbin

Ketua Cabang GMKI Balikpapan

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.