Kabar Gembira Bagi Driver Ojol! DPR Ungkap Potongan Aplikator Akan Turun Jadi 8 Persen

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Nasib pengemudi ojek online (ojol) kini mendapat perhatian serius dari negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Danantara telah mulai masuk ke dalam struktur kepemilikan saham di sejumlah aplikator.

Langkah ini diambil guna membuka ruang bagi pemerintah dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada para pekerja di sektor transportasi daring tersebut.

Potongan Biaya Aplikator Dipangkas

Salah satu langkah awal yang akan ditempuh pemerintah adalah menyesuaikan sistem pembagian pendapatan dengan menurunkan persentase potongan biaya oleh aplikator secara bertahap.

• Penurunan Signifikan: Biaya yang sebelumnya diambil aplikator sebesar 10 hingga 20 persen akan dipangkas.
• Target Baru: Ke depannya, aplikator direncanakan hanya akan mengambil potongan sebesar 8 persen saja.

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujar Dasco saat menerima audiensi aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Status Pekerja Masih Dikaji

Selain masalah potongan pendapatan, DPR juga menyinggung perihal status hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator.

• Simulasi & Kajian: Pembahasan mengenai apakah pengemudi ojol berstatus sebagai pekerja atau mitra saat ini masih dalam tahap simulasi.
• Pelibatan Komunitas: Dasco menegaskan bahwa proses ini tidak akan diputuskan secara sepihak. Pemerintah dan DPR akan tetap mengajak organisasi serta komunitas pengemudi ojol untuk berembuk.

Dukungan Lintas Komisi

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPR RI lainnya, seperti Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Ketua Komisi III Habiburokhman, serta perwakilan dari Komisi IX DPR RI.

Dari pihak buruh, hadir aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri dari berbagai konfederasi serikat pekerja, serikat media, hingga organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta dan KontraS. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan solidaritas luas dalam memperjuangkan kesejahteraan para pengemudi ojol di tanah air. / DPR