BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Tiga Kabupaten yakini Kukar, Malinau dan Nunukan menjadi daerah di Divre Kalimantan Timur dan Utara yang tidak menyerap maksimal beras rastra 2017.
Akibatnya, secara nasional wilayah Kaltimra paling rendah penyerapan rastra yakni hanya 92 persen.
Kepala Bulog Divre Kaltimra Muhammad Anwar menyebutkan dengan kemampuan menyerap 92,01 persen dari total pagu rastra sebanyak 25 ribu ton menjadikan Kaltimra ini sebagai satu satunya regional dengan capaian di bawah rata rata nasional.
“Capaian nasional 2017 lalu mencapai 98,45 persen dari sebanyak 2.558.293.560 KPM, serupa dengan penyaluran pagu pada 2016 silam. Di Kaltimra hanya bisa terealisasi 92% karena ada kabupaten yang tak menerbitkan surat permintaan sesuai yang dipagukan (disediakan) oleh pusat,” ujar Kepala Bulog Divre Kaltimtra Muhammad Anwar, diakhir pecan.
Terdapat 15 daerah selain Kaltim berada di bawah rata rata nasional namun penyerapan mencapai 95 persen, seperti Sumbar, DKI dan Banten, NTT, Maluku, Sumsel dan lain lain.
Sedangkan terdapat 10 daerah yang berhasil mencapai realisasi penuh pagu rastra yang disediakan pusat, seperti DIY, Kalteng, Sulbar, NTB, Jateng dan lainnya.
Penyebab rendahnya penyerapan beras sejahtera karena diantaranya Kabupaten Malinau menangguhkan beras rastra. Mestinya daerah ini menyerap sebanyak 500 ton dengan total penerima manfaat sebanyak 3 ribu KPM.
Sedangkan, Kabupaten Kukar hanya menyerap 74,26 persen dari 5000 ton rastra yang disiapkan. Dan Kabupaten Nunukan sebanyak 97,98 persen dari 158 ton. Jumlah keluarga penerima manfaat di Kukar diketahui 31 ribu KPM, dan Nunukan sebanyak 8 ribu KPM.
Penerima bantuan beras sejatra di Kaltim berjumlah sekitar 120 keluaga penerima manfaat(KPM) sedangkan di Kaltara sekitar 23 ribu KPM. Sebanyak dua ribu ton beras yang tak terserap sehingga dikembalikan ke pusat.
“Di Kaltimra terdapat 143.609 Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan jumlah beras keluarga sejahtera yang disiapkan 2017 yakni 25 ribu ton,” sebutnya.
Dari jumlah sebanyak itu, 2.154 ton disalurkan tiap bulan oleh Bulog ke jumla total KPM di Kaltimra. Masing –masing keluarga mendapatkan beras subdisi ini sebanyak 15 kg perbulan.
Untuk daerah lain di Kaltimra menurutnya menyerap secara penuh bantuan beras pemerintah pusat ini. “Beras rastra ini jika tidak disalurkan harga bisa melambung di pasaran,” tandasnya.
Menurut Anwar semestinya bantuan dari pusat ini dapat dimaksimalkan setiap daerah untuk mengentaskan angka kemiskinan.
“Dengan disediakan beras keluarga sejahtera ini dapat dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dibidang kebutuhan pokok. Apalagi ditengah kondisi harga beras kualitas medium dan premium yang cukup tinggi saat ini,” ujarnya.
Anwar mengakui Bulog Kaltimra terkendala dalam penyaluran rastra mengingat posisi geografis provinsi Kaltimra yang luas dan jauh.
“Sebagai contoh untuk Kukar, Kubar, sampai Mahulu kami mengambil rute sekali jalan. Ini akan memakan waktu sampai sepekan. Tentunya dengan biaya operasional yang tak sedikit,” ucapnya.
Comments
comments
