BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indoneesia Kiki Taufik mengungkapkan, hingga kini belum ada realisasi komitmen dari tujuh gubernur di Indonesia yang tergabung dalam Satuan tugas Gubernur untuk Hutan dan Ikilm atau CGF terkait perubahan iklim.
Sebelumnya tujuh gubernur yang tergabung di CGF yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Aceh dan Kalimantan Utara yang menyatakan komitmnennya mengatasi deforestasi dan degradasi hutan hingga 80 persen pada 2030 mendatang
“Hingga kini belum ada komitmen-komitmen para gubernur tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam peratruran gubernur (Pergub) maupun peraturan daerah (perda). Termasuk misalnya merevisi RTRW yang mendukung pelestarian hutan,” ujar Kiki Taufik
.
Dia mencontohkan di Kalimantan Timur yang hingga kini tambang batubara masih massif. Begitupun kelapa sawit. Bahkan kata dia, Gubernur Kalimantan Barat justru bersikap tidak tegas dengan mempertanyakan Perturanm Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ekosistem gambut .
Hal itu karena sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang hutan tanaman industry di Kalimantan Barat berpotensi terkena dampak beleid, sehingga menganggu bisnis mereka. Padahal, fakta yang terjadi tingkat kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah itu cukup tinggi.
“Secara umum komitmen para gubernur baru. Jadi kalau dibilang komitmen turunkan deforestasi hingga 80 persen, seharusnya diterjemahkan, mereka merevisi RTRW,” terangnya.
Greenpeace juga meminta agar para Gubernur tidak sembarang berkomitmen kemudian mendapatkan bantuan dana dari pendonor. Kemudian tidak ada hal yang dibuatnya secara kongkrit untuik mengatasi mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.
“Karenanya public ataupun m,asyarakat harus ikut mengawasinya. Karena bukan hanya soal komitmen baru dapat bantuan dana,” pungkasnya.
Comments
comments
