BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Adanya kasus warga RT 19 Margomulyo, Balikpapan Barat yang meninggal di IGD Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) pada Sabtu (14/1/2023), akibat pelayanan di duga tak maksimal karena BPJS KIS nya tidak aktif mendapat perhatian dari DPRD Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Ardiansyah mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kejadian seperti itu terjadi di Kota Balikpapan, bagaimana nanti kalau kejadian seperti itu terkena keluarga atau sanak famili kita.
“Saya gak ngerti itu yang namanya kode etik kedokteran pertolongan nyawa di dahulukan, bukan malah yang lain,” ujar Ardiansyah kepada awak media, Senin (16/1/2023).
“Harusnya kemanusiannya didahulukan, dibandingkan hal yang lainnya,” tambahnya.
Ardiansyah mengaku, sebagai bagian dari Komisi IV DPRD Balikpapan dirinya merasa terpukul dengan keadaan seperti ini, seolah- olah yang boleh sehat hanya yang punya uang, bagaimana jika yang sakit itu yang tidak punya uang atau dari keluarga miskin.
“Mereka juga harus di tolong apapun kondisinya demi kemanusiannya jangan sampai rumah sakit itu cari pendapatan tapi tidak ada unsur kemanusiaannya,” akunya.
“Apalagi jika kondisinya itu darurat harus di tolong dulu nyawanya, sedangkan administrasinya bisa menyusul,” sambungnya.
Pihaknya juga berencana mau mengundang pihak BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Pertamina dalam hal ini untuk melaksanakam rapat dengar pendapat atau sidak.
“Saya berharap semua stakeholder di evaluasi khususnya Rumah Sakit swasta yang ada di Kota Balikpapan,” akunya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ke pihak PSM Kelurahan Margomulyo Islan Karim membenarkan, jika warga RT 19 Margo Mulyo atas nama Sutrisno yang meninggal di IGD RSPB itu masih masuk data di keluarga miskin, sehingga beliau masih kerap menerima bantuan dari Pusat ataupun provinsi.
“Keluarga Pak Sutrisno masih terdata keluarga miskin mas, Desember 2022 lalu saya antarkan bantuan ke rumah beliau,” aku Islan.
“Terkait kartu BPJS KIS nya yang tidak aktif dirinya tidak tahu, karena kalau soal KIS itu yang bayarkan dari Pemerintah Pusat, pendataannya juga dilakukan dari sana,sehingga kami tidak tahu apakah masih aktif atau tidak,” pungkasnya.