Pelayanan Publik Kaltim Didorong Lebih Cepat, Ribuan ASN Masuk Skema Pembelajaran Baru 2026

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Selama ini, banyak warga mengeluhkan pelayanan publik yang lambat, berbelit, dan berbeda kualitas antarinstansi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menjawab persoalan itu dari hulunya: cara aparatur sipil negara (ASN) belajar dan meningkatkan kompetensi.

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pengembangan Kompetensi BPSDM Kaltim Tahun 2026 yang digelar di Samarinda, Selasa (10/2/2026).

Pemprov Kaltim Ubah Pola Pengembangan ASN

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN tidak boleh lagi dipahami sebagai kegiatan seremonial atau rutinitas tahunan.

Melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Gubernur Harum menekankan bahwa peningkatan kapasitas ASN adalah investasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

“Pengembangan kompetensi ASN bukan sekadar pelatihan. Ini adalah investasi sumber daya manusia agar birokrasi lebih profesional, berdaya saing, dan mampu menjawab perubahan,” tegasnya.

Dari Pelatihan Biasa ke ASN Corporate University

Salah satu perubahan penting yang didorong Pemprov Kaltim adalah penerapan konsep ASN Corporate University.

Menurut Gubernur Harum, konsep ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi pergeseran cara berpikir dalam membangun aparatur.

“Pembelajaran ASN harus selaras dengan tujuan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya menambah sertifikat, tetapi meningkatkan kinerja nyata,” ujarnya.

Dengan pendekatan ini, pembelajaran ASN diarahkan lebih:

• berbasis kebutuhan instansi,
• terintegrasi antarperangkat daerah,
• dan memanfaatkan teknologi digital agar lebih efektif.

Puluhan Ribu Rencana Pengembangan Kompetensi ASN

Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengungkapkan, Pemprov Kaltim telah menyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai (AKPK) sebagai dasar kebijakan 2026.

Hasilnya cukup besar:

• 35.469 rencana pengembangan kompetensi
• 2.459 fokus kompetensi
• melibatkan 47 perangkat daerah

Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ASN dirancang secara sistematis, bukan sporadis.

Fokus Digital dan Kerja Sama Lintas Sektor

Selain pelatihan internal, BPSDM Kaltim juga memetakan pengembangan kompetensi melalui berbagai skema:

• 18.106 rencana pengembangan melalui kelas BPSDM,
• 61 rencana melalui fasilitasi anggaran,
• serta 16 rencana melalui kerja sama dengan pihak luar.

Kerja sama ini mencakup perguruan tinggi, lembaga pelatihan, hingga praktisi profesional, agar pembelajaran ASN tidak terputus dari kebutuhan dunia nyata.

Kebutuhan ASN Daerah Masih Tinggi

Tidak hanya di tingkat provinsi, kebutuhan pengembangan kompetensi juga datang dari kabupaten dan kota se-Kaltim.

Tercatat:

• 6.674 usulan fasilitasi,
• 473 usulan kontribusi,
• 287 usulan kerja sama dari pemerintah daerah.

Menurut Nina Dewi, data ini mencerminkan besarnya tantangan pelayanan publik di daerah sekaligus komitmen bersama untuk memperbaikinya.

Harapan ke Depan: Pelayanan Publik Lebih Responsif

Pemprov Kaltim menargetkan BPSDM menjadi center of excellence pengembangan kompetensi ASN, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah dan dinamika ke depan, termasuk dukungan terhadap ekosistem pembangunan di Kalimantan Timur.

Dengan pembelajaran yang lebih terarah dan relevan, pemerintah berharap kualitas ASN meningkat dan warga merasakan dampaknya langsung: pelayanan lebih cepat, keputusan lebih tepat, dan birokrasi yang lebih adaptif.

Transformasi pembelajaran ASN mungkin tidak langsung terlihat oleh masyarakat. Namun, perubahan inilah yang menjadi fondasi agar pelayanan publik di Kalimantan Timur tidak tertinggal oleh tuntutan zaman.

Jika ASN berubah, pelayanan ikut berubah. Dan di situlah harapan warga dititipkan. / Pemprov