Pendidikan Gratis di Balikpapan Dipastikan Aman, Anggaran BOS dan Subsidi SPP Tak Dipangkas

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Program pendidikan gratis, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga subsidi SPP dipastikan terus berjalan dan dipertahankan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Balikpapan yang menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Program prioritas Pak Wali tetap berjalan. Pendidikan gratis, dana BOS, subsidi SPP, tidak ada yang dikurangin. Bahkan dari tahun ke tahun anggarannya pasti meningkat, karena ini memang prioritas,” ujar Irfan saat ditemui usai kegiatan di Balikpapan.

Menurut Irfan, besarnya anggaran pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru non-ASN. Ia menyebutkan, saat ini rata-rata gaji guru telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Sekarang gaji guru kita sekitar Rp3.500.000. Dulu hanya sekitar Rp1.000.000 sekian. Nah, itu yang membuat anggaran pendidikan kita membesar. Tapi ini kebutuhan dasar, tidak bisa ditawar,” jelasnya.

Ia juga menyinggung soal pemenuhan kebutuhan guru di sekolah-sekolah. Menurutnya, ketersediaan tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan, meski harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Sekolah itu minimal harus terpenuhi 80 sampai 85 persen gurunya. Kalau dipaksakan 100 persen, kekuatan anggaran kita belum mampu. Sebenarnya kebutuhan idealnya lebih dari seribu guru, tapi kemampuan kita baru bisa menerima sekitar 600,” terangnya.

Meski demikian, Irfan memastikan Pemkot Balikpapan terus melakukan penambahan tenaga pendidik secara bertahap setiap tahun.

“Tahun ini ada penambahan dibandingkan tahun lalu. Ini bagian dari inisiatif berkelanjutan untuk memperkuat sektor pendidikan kita,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan pendidikan bukan sekadar soal perencanaan anggaran, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masa depan generasi muda Balikpapan.***