Penyaluran Bansos Triwulan II 2025: 14,3 Juta KPM Sudah Terverifikasi dan Tersalurkan

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Pemerintah memastikan bahwa seluruh penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025 akan sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 guna menjamin akurasi, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam program perlindungan sosial.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa langkah ini menjadi bentuk nyata reformasi data bansos agar tidak lagi terjadi penyimpangan, kesalahan sasaran (inclusion error), atau tumpang tindih penerima.

“Penyaluran bansos triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai arahan Bapak Presiden melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Amalia usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Amalia mengungkapkan bahwa hingga saat ini dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Validasi Data Lapangan dan Pembersihan Inclusion Error

Dari jumlah tersebut, 14,3 juta keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 (kelompok masyarakat berpenghasilan terendah) telah mulai menerima bantuan sosial per 31 Mei 2025.

Langkah ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem distribusi bansos yang adil dan tepat sasaran.

Data tunggal yang digunakan telah melalui proses integrasi sejak 3 Februari 2025, mencakup validasi lapangan secara kolaboratif antara BPS dan Kementerian Sosial.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Bikin Onar dan Bawa Sajam, Pria di Balikpapan Tengah Ditangkap, Terancam Hukuman Segini

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pembersihan menyeluruh terhadap data yang berpotensi mengalami kesalahan sasaran.

“Dengan basis data yang valid dan akurat, bansos akan lebih tepat sasaran sekaligus menjadi bagian dari stimulus ekonomi nasional,” tegas Amalia.

Lebih dari sekadar program perlindungan sosial, penyaluran bansos kini juga difungsikan sebagai alat pengungkit daya beli dan stimulus ekonomi di tengah tren pertumbuhan konsumsi domestik.

Pemerintah menargetkan bantuan sosial ini dapat meningkatkan sirkulasi ekonomi di lapisan masyarakat terbawah, utamanya menjelang libur sekolah dan hari besar.

Diskon Transportasi dan Tol untuk Dorong Mobilitas Rakyat

Pemerintah juga tengah menyiapkan insentif tambahan berupa diskon transportasi dan jalan tol, seiring peningkatan mobilitas masyarakat. Menurut BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Insentif seperti diskon tiket, diskon transportasi umum, dan jalan tol akan sangat mendorong mobilitas masyarakat, apalagi kita akan memasuki masa liburan sekolah Juni–Juli,” jelas Amalia.

Penggunaan data tunggal sosial ekonomi ini menandai babak baru dalam manajemen bansos di Indonesia—lebih tertata, efisien, dan minim celah penyimpangan.

Dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga pengawasan, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran bansos benar-benar menyentuh rakyat yang membutuhkan.