BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Hingga memasuki kuartal pertama, April 2018 ini serapan APBD kota masih dibawah 15 persen.
Kekecewaan tampak tidak bisa dihindari Ketua DPRD Kota Abdulloh. Dia khawatir, jika serapan lambat dikhawatirkan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah kota dan DPRD akan terhambat karena minimnya pelaksanaan serapan anggaran di masing-masing OPD.
“Seminggu lalu sudah kami panggil, semua OPD harus gesit harus melaksanakan segera kegiatan-kegiatan yagn ada di masing-masing OPD yang menjadi tanggungjawab mereka. Karena terkait dengan penyerapan APBD 2018. Sampai April ini belum bagus, masih dibawah 15 persen,” beber Abdulloh ditemui usai Reses (27/4/2018).
Beberapa kali emlakukan RDP dengan OPD diketahui belum ada kegiatan yang berjalan. “Baru sebagian kecil saja yang jalan. Alasan masalah administrasi, belum proses clear sehingga menghambat pelaksanaan. Saya bilang yang bisa dilaksanakan segera dilaksanakan jangan menunggu yang belum clear administrasi,” tandasnya.
Secara riil, kata Abdulloh OPD akan menyanggupi itu dan rencanan akhir April mendatang pihaknya akan melakukan control kembali untuk memanggil meraka. “Semua opd akan kami tanyakan kembali apakah sudah berjalan penyerapan anggaran ini,” ungkapnya.
ABdulloh menandaskan bahwa OPD sudah memiliki system dalam penyerapan anggaran. Diharapkan jika terjadi pergantian kepala OPD tidak mempengaruhi system yang ada.
“Semesti tidak jadi tiap opd ada system. Siapa yang duduk disitu, system jalan tidak pengaruh dia mau pensiun atau apa. Makanya dibuat system untuk memprotek itu. Jadi siapapun penggantinya melanjutkan bukan kembali dari nol belajar dari bawah,” tandasnya.
“Kalau tidak siap ganti. Ya, sebagai alasan masih seperti itu masalah administrasi. Saya bingung. Makanya ada dari kacamata DPRD ada ketidakmampuan OPD-OPD yagfn ditempatkan di opd terkait mungkin tidak mampu. Mungkin juga dipaksakan ditempat itu. Kamu bisa lihat lah OPD mana yang dipaksa menangani itu kemudian akibatnya sebagai penonton saja,” ujarnya.
DPRD menurutnya dapat rekomendasi pergantian kepala OPD yang tidak mampu untuk ganti. “Kami akna paksa wali kota untuk itu kalau memang tidak mampu. Itu juga menghambat program kerja wali kota, bisa nggak jalan misi-misinya karena opd nya macet. Hampir semua rata-rata macet karena sampai hari ini kegiatan belum jalan. Saat kami turun reses dipertanyakan kembali masyarkaat padahal sudah kami programkan anggarkan tapi pelaksanaan belum ada,” tukasnya.
Comments
comments
