BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Dalam pandangan umum Fraksi Golkar atas RAPBD Perubahan 2018, yang disampaikan Andi Arif Agung mendukung kebijakan pemerintah kota termasuk melakukan rasionalisasi dan penyesuaian belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Hal ini menurutnya karena kondisi keuangan daerah yang terbatas dan skala periotas.
Namun untuk urusan wajib dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diprioritaskan pemerintah kota.
” Fraksi kami juga memahami sulitnya pembahasan RAPBD Perubahan 2018 akibat kondisi keuangan yang belum stabil tetapi kami mendukung langkah kebijakan dalam penyusunan sehingga program dan urusan wajib dan periotas pemerintah dapat dapat direalisasikan,” katanya dalam rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecale (25/9/2018).
Sejumlah program yang wajib dilakukan seperti penanganan banjir, sarana prasarana pendidikan, kebutuhan infrastruktur wilayah.
Selain itu terkait dana hibah pemerintah kota sebesar Rp miliar untuk pembangunan 1000 sambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hendak dapat direalisasikan dengan memprioritaskan pada daerah-daerah yang belum ada sambungan air bersih.
” Dan melaporkan skala berkala progres program MBR, memaksimalkan sumur -sumur bor untuk menjangkau wilayah yang belum ada dan masyarakat tidak dibebankan pemasangan pipa induk,” tandasnya.
Selain memberikan masukan dan saran mengenai masalah tersebut, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah kota untuk memberikan perhatian soal alokasi anggaran KONI Balikpapan terutama kegiatan Porprov dii Kutai Timur serta meminta perusahaan menjalankan program CSR secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat membantu persoalan yang dihadapi masyarakat dan Kota Balikpapan.
Comments
comments
