Balikpapan, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan mendesak Pemerintah Pusat agar untuk memberikan dana bagi hasil (DBH) migas agar lebih besar.
Pasalnya, Kota Balikpapan merupakan salah satu daerah pengolahan minyak. Sementara DBH yang diperoleh dianggap tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
Salah satunya, setelah terjadi kebakaran hebat dan tumpahan minyak milik Pertamina di Teluk Balikpapan. Dampak yang ditimbulkan benar-benar luar biasa.
Lima korban meninggal dan ekosistem laut tercemar dan diperkirakan butuh berbulan-bulan untuk pemulihan. Belum lagi dampak social bagi warga pesisir.
Pelaksana Tugas Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan, Pemerintah Pusat harusnya bisa menjadikan kajian dengan tragedy Teluk Balikpapan.
Menurutnya, sebagai daerah pengolah, Kota Balikpapan layak mendapatkan tambahan kucuran dana, karena memiliki resiko cukup tinggi sebagai daerah pengolahan minyak.
“Ini baik, dengan adanya kejadian ini secara aktual kita sangat layak dan wajar dapat dana alokasi sebagai daerah pengolah, kita berharap itu bisa disetujui,” ujarnya.
“Tentunya yang merasakan akibatnya (daerah lokasi pengolahan), mudahan tuntutan kita dapat diperhatikan dan dikabulkan pemerintah pusat,”
Dia menuturkan, telah melakukan pembahasan dengan Pemerintah Pusat terkait permintaan itu dan saat ini masih respon positif dari keinginan Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan.
“Insa Allah. Kita usahakan ada perubahan. Mohon doanya supaya bisa berhasil ,” pungkasnya
Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadli menjelaskan, sebenarnya daerah-daerah pengolahan minyak sempat menggelar konsolidasi DBH migas
Bahkan sejak era kepemimpinan Wali Kota Imdad Hamid sudah menyuarakan tuntutan agar daerahg pengolahan minyak mendapat porsi lebih dari DBH Migas.
Hanya saja kata di, tidak mendapat respon positif dari Pemerintah Pusat. Namun kini kata Fadli, Pemerintah Pusat sudah harus membuka mata, terkait dengan tragedi Teluk Balikpapan.
Rencananya Kamis (12/4/) besok, Pemerintah kota Balikpapan bersama beberapa daerah pengolahan minyak akan melanjutkan pembahasan soal tuntutan DBH.
Karena kata dia, jika direspon Pemerintah Pusat bukan tidak mungkin, dana triliunan yang mengucur bisa digunakan untuk sektor produktif kota, termasuk perbaikan ekosistem.
“Ada dua hal yang mungkin akan kita lakukan, jangka panjang, bagaimana daerah pengolah bisa mendapatkan bagi hasil. Ini kan, sudah kelihatan akibatnya nyata, selama ini kita ngomong terus daerah pengolah punya dampak, ini kedua kali (setelah tumpahan minyak 2017), cukup besar dan diteliti lebih dalam bisa lama pemulihan,” pungkasnya.
Comments
comments
