Viral Kasus Daycare, DP3A Kaltim Perketat Pengawasan: Lembaga Wajib Bersertifikat Resmi!

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur memberikan atensi serius terhadap kasus tempat penitipan anak (daycare) yang tengah viral di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak serta menjamin keamanan layanan penitipan di wilayah Kaltim.

Sinergi Lintas Sektor dan Sertifikasi Wajib

Plt. Kepala DP3A Kaltim, Anik Nurul Aini, menegaskan bahwa pengawasan operasional tempat penitipan anak tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor.

Beberapa poin utama yang ditekankan antara lain:

• Sertifikasi Resmi: Setiap lembaga penitipan anak kini diwajibkan memiliki sertifikasi resmi sebagai syarat mutlak perizinan operasional.
• Standar Pelayanan: Sertifikasi tersebut mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kelayakan fasilitas, hingga kompetensi tenaga pengasuh.
• Tindakan Tegas: Daycare yang beroperasi tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran fatal dan akan ditindak melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Langkah Antisipasi dan Penanganan

Untuk mencegah kejadian serupa terulang di Kalimantan Timur, DP3A Kaltim telah menyiapkan langkah-langkah strategis:

1. Kolaborasi Penanganan: Menyiapkan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menangani kasus yang muncul.
2. Sinergi Keamanan: Bekerja sama dengan Satgas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), Kepolisian Daerah (Polda), dan stakeholder terkait lainnya.
3. Edukasi Masif: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin guna meminimalkan potensi kejahatan terhadap anak.

Imbauan bagi Orang Tua

Anik Nurul Aini juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memilih layanan penitipan. Orang tua diimbau untuk lebih selektif dan memperhatikan indikator penting seperti transparansi pengelola serta keterbukaan sistem pengawasan sebelum memutuskan untuk menitipkan anak.

“Kita akan berusaha terus melakukan kolaborasi agar di Kaltim sendiri tidak ada kejadian seperti itu,” ujar Anik dalam Parade Gender Kaltim. Dengan regulasi yang lebih ketat, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kalimantan Timur. / Pemprov