BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Ribut soal anggaran lem di Pemprov DKI yang mencapai Rp80 miliar, kini giliran pemkot Balikpapan yang memperkirakan terjadi pembengkakan pada mata anggaran makan minum dan perjalanan dinas. Meski tidak disebutkan besaran angkanya namun wali kota Rizal Effendi memberikan peringatan agar dua mata anggaran tidak terus membengkak.
“Kita yang akan selalu disoroti ada dua yakni perjalanan dinas sama biaya makan minum. Perjalanan dinas itu kalau dikumpulkan sangat besar saudara-saudara sekalian, mengapa perjalan dinas saya sangat terbatas, kalau kepala daerah lain banyak bawa pasukannya,” ungkap Rizal saat sambutan pelantikan 157 pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional, Senin siang (4/11/2019).
“Kalau kita kumpulkan besar sekali perjalanan dinas sudah kita potong-potong dan memang undangan ini maaf bermacam-macam undangan. Hari kerja 6 hari undangan 8 hari. Persoalan perjalanan dinas itu. Undangan di Jakarta kadang nambahin tidak boleh diwakilkan supaya kita datang,” sambungnya.
Disamping itu disoroti pula biaya makan minum, dengan makin banyak datang tamu ke Balikpapan apalagi yang meminta agar welcome diner dibantu pemkot. Otomatis anggaran membengkak. Belum lagi warga atau kelompok masyarakat yang meminjam tempat rumah dinas sekaligus meminta bantuan nasi kotak.
“Sekarang daerah tujuan itu, perjalanan sudah mulai profesional mislanya rombongan PKK atau Darma Wanita datang ke suatu daerah diberitahukan kalau mau makan sekian tidak ada lagi yang gratis. Orang sering ngakali kirim surat wali kota atau wakil pak pinjam tempatnya begitu di ACC ok sekalian makannya. Seolah-olah makan bikin sendiri padahal kita pesan bayar,” tuturnya.
Pemkot Balikpapan menurutnya belum terbiasa berbuat tega apabila kedatangan tamu pasti dijamu dengan anggaran makan minum dengan biaya APBD. Berbeda dengan luar negeri seperti Malaysia atau Cina.
“Waktu perjalanan saya ke Malaysia Timur kalau datang ke kantor cuma air putih kalau mau makan siang ya ke restoran. Tapi kita ini kalau ada tamu nggak enak kalau nggak ada makanan rasa kayak apa itu padahal ngutang,” ceritanya.
Kebiasaan seperti ini nilai Rizal harus dikurangi, jika memang tidak perlu makan tidak perlu disiapkan. Sebab pada akhirnya menjadi beban.
Lanjut Rizal sorotan masyarakat mudah dilakukan karena penggunaan dan pelaporan anggaran dituntut transparan sehingga siapa saja mudah melihatnya atau mengaksesnya.
“Karena anggaran itu orang menuntut keterbukaan, orang mudah mengakses, orang bisa menghitung kita masih tenang-tenang saja sementara orang mulai menghitung,” tukasnya.