Kelapa sawit

APBD Kaltim 2023 Diperkirakan akan Meningkat Lagi Mencapai Rp 20 Triliun

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – APBD Kaltim 2023 telah disahkan sebesar Rp 17,2 triliun pada 15 November 2022. Jumlah itu tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Jumlah ini, Rp17,2 trilun merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kalimantan Timur,”ujar Wakil Gubernur Kaltim hadi Mulyadi.

Jika dibanding dengan 2022, APBD Kaltim melonjak sekitar Rp 6 triliun. Karena APBD Kaltiim tahun ini disahkan sekitar Rp 11,50 triliun. Kemudian dpada APBD Perubahan disahkan Rp 14,87 triliun

“Meskipun jumlah ini tidak seberapa dibanding dengan luasan wilayah dan kontribusi Kaltim secara nasional, namun harus disyukuri. Dan semoga bermanfaat untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim,” ujarnya

Dari Rp 17,2 triliun, sekitar 60 persen atau sebesar Rp12,8 triliun itu adalah pendapatan asli daerah (PAD), yang merupakan komponen dari pendapatan daerah bersama dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

“Artinya porsi PAD lebih dari 60 persen APBD Kaltim 2023. Terima kasih teman-teman dari Bapenda yang telah bekerja keras dalam mencapai ini,” ucapnya.

Namun kata dia, jumlah itu juga belum termasuk dana bagi hasil (DBH), sehingga APBD Ka;tim 2023 kemungkinan totalnya akan mencapai Rp 20 triliun, atau bertambah Rp 3 triliun dari yang disahkan.

“Belum masuknya dana bagi hasil atau DBH kelapa sawit, dan beberapa tambahan lainnya maka insyaallah pada 2023 nanti APBD Kaltim diperkirakan totalnya bisa mencapai Rp20 triliun,” tambahnya.

Selain itu lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim juga menndapatkan dana kompensasi penurunan emisi dari Bank Dunia total 110 juta dollar Amerika dan telah cair sekitar 20,9 juta dollar Amerika tahap satu.

“Dari 110 juta dollar Amerika insentif yang diberikan Bank Dunia secara bertahap hingga 2024 untuk penurunan emisi karbon, telah cair sekitar 20,9 juta dollar Amerika untuk tahap pertama,” ujarnya

Baca juga ini :  Hasil Riset Indonesia 10 Tahun Lagi Baru Bebas Covid-19

“Namun lagi-lagi, dari jumlah tersebut pusat melalui Kementerian LHK mengelola 70 persen dan Kaltim 30 persen. Tapi tidak apa, kita menerima hal tersebut, dan semoga bermanfaat untuk masyarakat Kaltim,” (adpimprovkaltim)

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.