Balikpapan dan Purwokerto Perkuat Kolaborasi Digitalisasi Layanan Publik Sektor Pajak dan Retribusi

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) menjalin kolaborasi lintas wilayah dengan menerima kunjungan kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, pada 8–9 Juli 2025. 

Kegiatan ini digelar dalam rangka capacity building dan pertukaran strategi digitalisasi antar wilayah kerja eks Keresidenan Banyumas dan Balikpapan.

Kunjungan yang dipimpin Sadewo Tri Lastiono ini menjadi sarana bertukar pengalaman, khususnya percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di sektor pelayanan publik vital. Rombongan mengikuti sesi diskusi dan kunjungan lapangan untuk menyerap praktik baik yang sudah diterapkan di Balikpapan.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, menjelaskan sejumlah langkah strategis yang telah dijalankan dalam mendigitalisasi sistem pembayaran retribusi dan layanan publik. “Kami tidak hanya menerapkan ETPD sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Idham menambahkan, pembayaran digital telah diterapkan di berbagai titik pelayanan, mulai dari Pantai Manggar, sewa rumah susun sederhana (rusunawa), hingga retribusi pasar seperti di Pasar Inpres Balikpapan. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menjawab tuntutan zaman.

“Kami terus mendorong kolaborasi dengan perbankan, penyedia teknologi, dan masyarakat agar sistem ini berjalan efektif. Sosialisasi menjadi komponen penting agar digitalisasi bisa dirasakan langsung di lapangan,” jelasnya.

Rombongan TP2DD Purwokerto juga meninjau langsung implementasi ETPD, termasuk kemudahan transaksi non-tunai di lokasi wisata dan pasar, serta upaya mempercepat layanan sekaligus mengurangi kebocoran pendapatan.

Idham menegaskan, TP2DD Balikpapan dan Purwokerto sepakat memperkuat sinergi dan membangun komunikasi berkelanjutan. “Praktik ini membuktikan digitalisasi pelayanan publik bukan proyek jangka pendek, melainkan bagian dari budaya kerja pemerintah daerah,” tuturnya.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kerja sama antar wilayah mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern dan responsif.***