Dikeluhkan Warga, Komisi IV DPRD Minta Pembangunan RS Balikpapan Barat Peduli Lingkungan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan mendorong penyelesaian bagi warga yang terdampak pembangunan rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Barat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, usai menggelar rapat dengan warga terdampak pada Senin (3/3/2025).

Gasali menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait dampak pembangunan rumah sakit tersebut. Beberapa masalah yang disorot adalah kondisi jalan yang mengalami kerusakan hingga ambles, serta perubahan pada letak pagar dan bangunan rumah warga.

“Kita lihat sendiri ada jalanan yang boleh dikatakan sudah amblas, dan ada juga perubahan letak pagar serta bangunan rumah warga,” ujarnya.

Untuk memastikan dampak yang terjadi benar-benar akibat dari proyek pembangunan rumah sakit, DPRD akan melakukan inventarisasi bersama pihak kelurahan dan kecamatan. Pihaknya juga akan meninjau langsung ke lapangan guna memastikan keluhan warga dapat ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat.

“Kita akan inventarisasi dari lurah dan camat agar benar-benar memastikan bahwa dampak ini memang disebabkan oleh pembangunan rumah sakit. Kita juga tidak bisa mengada-ada, jadi kita harus cek langsung di lapangan agar masyarakat bisa merasa tenang,” tambahnya.

Terkait solusi yang akan diberikan, Gasali menyebut bahwa pihaknya menyerahkan terlebih dahulu kajian kepada instansi terkait. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat dirugikan akibat proyek ini.

“Solusinya kita serahkan dulu ke teman-teman seperti apa. Tapi intinya, pemerintah tidak akan pernah ingin merugikan masyarakat,” akunya.

Salah Satu Visi Misi Wali Kota

Sebelumna, anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto, menyampaikan kritik terhadap progres pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat yang dinilai jauh dari harapan. Proyek yang dikerjakan oleh PT. Ardi Tekindo Perkasa meskipun kontraktor telah menerima uang muka sebesar 20 persen dari total anggaran Rp126 miliar.

“Kalau melihat progres ini, kontraktor terkesan tidak profesional. Cara kerja mereka juga sangat buruk, seperti menempatkan alat berat dan material pembangunan secara sembarangan. Akibatnya, pekerja tidak bisa maksimal bekerja. Bahkan, jumlah pekerja yang ada hanya 16 orang,” ujar Doris.

Ia juga menilai bahwa penanganan proyek ini bisa saja dilakukan oleh kontraktor lokal. “Kalau begini cara kerjanya, mending kontraktor lokal saja. Banyak kontraktor lokal yang mampu mengerjakan proyek sebesar ini dengan lebih baik,” tambahnya.

Doris menekankan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut merupakan salah satu visi-misi Wali Kota Balikpapan untuk menyediakan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Kasihan masyarakat yang sudah menantikan rumah sakit ini. Kalau seperti ini terus, kami mendesak agar evaluasi segera dilakukan. Pembangunan ini harus sesuai target karena ini untuk kepentingan warga. Jangan seperti membangun rumah kampung, tidak ada keteraturan dalam penempatan materialnya,” tegas Doris.

Ia juga mengungkapkan kekecewaan terkait hasil rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya. Menurutnya, komitmen yang disampaikan saat RDP tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Kemarin saat RDP, mereka bicara sesuai rencana di atas kertas. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Kalau begini terus, rumah sakit ini tidak akan selesai tepat waktu,” terang Doris.

Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat menjadi salah satu proyek strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, dengan progres yang lambat dan sejumlah kendala di lapangan, pemerintah dan DPRD Balikpapan diharapkan segera mengambil langkah tegas agar proyek ini dapat segera rampung sesuai target.***