Dorong Pembatasan Kendaraan Dinas, Anggaran BBM Bisa Dialihkan ke Sektor Prioritas

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Upaya efisiensi anggaran daerah terus menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Salah satu langkah yang didorong adalah membatasi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan agar biaya bahan bakar minyak (BBM) dan perawatan armada dapat ditekan.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, mengatakan penggunaan kendaraan dinas perlu dievaluasi agar tidak seluruh aktivitas pemerintahan selalu bergantung pada kendaraan operasional.

“Kalau untuk efisiensi, penggunaan kendaraan juga bisa dikurangi. Ini bagian dari strategi jangka pendek yang sangat masuk akal untuk kita terapkan segera. Kan sekarang lagi program efisiensi semua bidang,” ujar Wahyullah, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, pembatasan penggunaan kendaraan dinas bukan berarti menghambat aktivitas pemerintahan. Kendaraan tetap dapat digunakan untuk kegiatan yang memang membutuhkan mobilitas, khususnya tugas lapangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, untuk kegiatan yang tidak bersifat mendesak, pemerintah dinilai dapat mengatur kembali pola mobilitas aparatur. Koordinasi internal, rapat maupun kegiatan administratif tertentu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi atau mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan.

Wahyullah menyebut efisiensi kendaraan dinas juga berkaitan dengan pengelolaan APBD. Biaya BBM, pemeliharaan dan operasional kendaraan yang dapat ditekan berpotensi memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah.

“Dana yang bisa dihemat tentu lebih baik digunakan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” katanya.

Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar sebagai sejumlah bidang yang dapat menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran hasil efisiensi.

Menurut Wahyullah, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk semakin selektif dalam menggunakan anggaran. Setiap pengeluaran perlu dipastikan memberikan manfaat yang jelas bagi pelayanan publik.

“Sekarang ini semua bidang dituntut melakukan efisiensi. Jadi kendaraan dinas juga harus menjadi bagian dari evaluasi,” ujarnya.

Tingkat Kebutuhan dan Urgensi

Komisi III, lanjutnya, masih mengkaji bentuk pembatasan yang paling tepat. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengatur penggunaan kendaraan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi kegiatan.

Dengan pola tersebut, kendaraan dinas tidak harus selalu digunakan untuk setiap kegiatan pemerintahan. Armada dapat diprioritaskan bagi pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, sementara kegiatan rutin dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien.

Wahyullah menilai kebijakan tersebut juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

“Kita harus memberikan contoh nyata kepada masyarakat. Jika pemerintah mampu menghemat energi, maka masyarakat juga akan terdorong untuk melakukan hal yang sama,” jelasnya.

Selain menekan belanja daerah, pengurangan penggunaan kendaraan dinas dinilai dapat memberikan manfaat lingkungan. Berkurangnya mobilitas kendaraan secara otomatis berpotensi mengurangi konsumsi BBM dan emisi.

Karena itu, DPRD berharap evaluasi kendaraan dinas dapat menjadi bagian dari strategi efisiensi pemerintah sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.***

Penulis : Dani

Editor : Ramadani