Kejar Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat, Dua Lokasi Disiapkan di Balikpapan Timur dan Utara

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pengajuan pembangunan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai solusi pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah kota adalah melengkapi proposal dan legalitas lahan agar masuk dalam registrasi Kementerian Sosial.

Bagus menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah berkonsep boarding school yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 hingga 5. Program ini mencakup jenjang pendidikan mulai SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan fasilitas pendidikan dan penunjang kehidupan siswa dalam satu kawasan terpadu.

“Sekolah ini bukan sekadar ruang belajar, tetapi kawasan pendidikan menyeluruh. Di dalamnya ada gedung belajar, asrama, dapur, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga. Karena itu minimal membutuhkan lahan sekitar 6,8 hingga 7 hektare,” ujar Bagus.

Pemkot Balikpapan telah menyiapkan dua lokasi strategis. Lokasi pertama berada di Balikpapan Timur dengan rencana penyediaan lahan sekitar 7 hektare.

Sementara lokasi kedua berada di Balikpapan Utara, tepatnya di kawasan bumi perkemahan dengan total luas lahan sekitar 20 hektare, di mana sekitar 7 hektare akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Percepat Proses Sertifikasi

Namun, pengajuan sebelumnya masih terkendala aspek administrasi karena lahan yang diajukan baru sebatas surat keterangan aset pemerintah kota, belum berupa sertifikat resmi. Karena itu, Pemkot kini berkoordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi.

“Kementerian menyarankan proposal tetap segera masuk agar terdaftar lebih dulu, sambil proses sertifikasi kita kejar. Legalitas ini penting karena harus benar-benar menjadi aset resmi pemerintah kota,” katanya.

Menurut Bagus, program ini menjadi peluang besar bagi Balikpapan untuk meningkatkan daya tampung pendidikan. Terutama bagi lulusan SD dan SMP yang belum seluruhnya terserap sekolah negeri. Terlebih, pembangunan fisik sepenuhnya akan dibiayai pemerintah pusat sehingga daerah tidak dibebani APBD.

Selain mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, Pemkot Balikpapan juga tengah memprioritaskan sertifikasi sekitar 150 bidang dari total 1.400 parsel aset daerah. Termasuk sekolah dan gedung pemerintahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya pengamanan aset dari potensi sengketa hukum di masa depan.

Jika proses berjalan lancar, pemerintah berharap penetapan lokasi dapat dilakukan tahun ini dan pembangunan fisik dimulai pada 2027. Bagi Balikpapan, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan investasi masa depan untuk memastikan setiap anak. Tanpa memandang kondisi ekonomi, memiliki akses pendidikan yang layak.***