Komisi III DPRD Bahas Sistem Transportasi Terintegrasi dan Terminal Barang KM 13

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Rabu (25/6/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan Gedung DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, H. Yusri, dan dihadiri oleh Muhammad Fadli Fathurahman, yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari upaya pengembangan sistem transportasi terintegrasi, optimalisasi penerangan jalan umum (PJU), pendapatan dari retribusi parkir, hingga evaluasi penyerapan anggaran Dishub tahun berjalan.
“Hari ini kita laksanakan RDP sekaligus bersilaturahmi dengan Kepala Dishub yang baru. Banyak hal penting yang dibahas, terutama terkait penguatan posisi Balikpapan sebagai kota cerdas (smart city),” ujar Yusri usai rapat.
Menurut Yusri, salah satu tantangan utama dalam pembangunan kota saat ini adalah menciptakan mobilitas perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, dan bebas kemacetan. Ia menyebutkan, Balikpapan saat ini memiliki empat moda transportasi dominan, yaitu kendaraan pribadi, transportasi online, angkutan kota (angkot), dan Balikpapan City Trans (BCT).
Keempat moda tersebut, lanjutnya, perlu diintegrasikan secara cerdas agar saling melengkapi, bukan saling bersaing. Salah satu pendekatan yang tengah dikaji adalah memperluas trayek BCT dan merevitalisasi rute angkot agar tidak tumpang tindih.
Namun dari seluruh isu yang mengemuka, pembangunan Terminal Barang di Kilometer 13 menjadi perhatian utama dalam RDP kali ini. Terminal tersebut dinilai sebagai solusi krusial untuk mengurai kemacetan akibat maraknya kendaraan bertonase besar yang masuk ke wilayah inti kota.
“Terminal Barang KM 13 sangat mendesak. Lahannya sudah tersedia seluas 11 hektare. Yang dibutuhkan sekarang adalah pembangunan fisiknya, dengan estimasi anggaran mencapai Rp250 miliar,” terang Yusri.
Solusi ODOL dan Pengaturan Arus Logistik
Menurutnya, keberadaan terminal tersebut akan menjadi pemisah lalu lintas logistik, sehingga kendaraan besar seperti truk ODOL (Over Dimensi Over Load) tidak lagi masuk ke pusat kota. Sebagai gantinya, distribusi barang akan dilanjutkan menggunakan kendaraan kecil yang lebih ramah terhadap kapasitas jalan kota.
“Kalau terminal ini beroperasi, truk-truk besar akan berhenti di sana. Selanjutnya, barang diangkut oleh kendaraan kecil menuju ke toko-toko atau gudang di kota. Ini akan sangat mengurangi beban lalu lintas di jalan utama,” jelas Yusri.
Komisi III juga menegaskan perlunya pemisahan antara terminal penumpang dan terminal barang. DPRD mendorong agar Terminal Penumpang tetap berada di Pelabuhan Semayang, sementara terminal barang difokuskan di kawasan KM 13, sekaligus menjadi sentra logistik baru.
DPRD akan segera menjalin koordinasi lebih lanjut dengan Pelindo untuk merumuskan pembagian fungsi pelabuhan dan terminal tersebut agar berjalan efisien dan tidak tumpang tindih.
“Kami ingin pelabuhan di KM 13 benar-benar fokus pada kegiatan bongkar muat barang, sedangkan Pelabuhan Semayang diarahkan untuk penumpang. Ini penting demi kelancaran distribusi logistik dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.
Dukungan Politik untuk Transportasi Berkelanjutan
RDP ini sekaligus menjadi ruang penegasan komitmen DPRD dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Komisi III menyatakan siap memberikan dukungan politik dan anggaran untuk percepatan realisasi Terminal Barang KM 13 dan peningkatan kualitas layanan transportasi publik lainnya.
Sementara itu, Muhammad Fadli Fathurahman selaku Kadishub yang baru menyampaikan kesiapannya menjawab tantangan yang diamanatkan oleh DPRD, serta membangun koordinasi yang lebih erat dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami akan maksimalkan fungsi teknis, pelayanan, dan pengawasan di bidang transportasi. Sinkronisasi dengan rencana strategis DPRD tentu menjadi prioritas kami,” ucap Fadli dalam forum.
Dengan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, pembangunan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien di Kota Balikpapan diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat.***
Editor : Ramadani
BACA JUGA