BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Komisi IV DPRD Balikpapan melakukan peninjauan ke beberapa Sekolah Menengah Pertama atau SMP yang dikelola swasta (17/1). Peninjauan itu dilakukan untuk melihat dari dekat penerapan Full Day School di sekolah tersebut.
SMP yang disambangi diantaranya SMP GPIB Maranatha, SMP KPS dan SMP Advent. Saat di SMP GPIB Maranatha, rombongan melihat penerapan FDS sudah cukup baik hanya saja dibutuhkan loker untuk penyimpanan makanan yang dibawa siswa.
“Kalau makanan dibawa ke dalam kelas bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa karena aromanya yang kemana-kemana. Sebaiknya disediakan loker penyimpanan,” ucap Muhammad John Ismail Sembiring, anggota Komisi IV DPRD Balikpapan.
Usai dari SMP GPIB Maranatha, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV, Mieke Henny ini bergeser menuju SMP KPS di kawasan lapangan Merdeka. Di lokasi ini, para legislator mendapatkan berbagai informasi yang berbeda dalam FDS.
“FDS di sekolah ini sudah tidak diragukan karena telah bertahun-tahun atau sejak 2006 telah diterapkan sehingga cocok sebagai percontohan untuk sekolah-sekolah negeri,” lanjut John Ismail.
Kekhawatiran mengenai pendidikan agama bisa tergerus dengan mata pelajaran lainnya karena FDS dalam 5 hari sekolah juga terjawab. Pendidikan agama bisa dimaksimalkan dengan fasilitas yang ada di sekolah.
“Adanya salat berjamaah, mengaji bersama termasuk materi agama lainnya yang diterapkan dengan maksimal juga menjadi solusi sehingga para siswa tetap mendapatkan pendidikan keagamaan, selain juga pendidikan agama dari TK TPA,” sebutnya.
Sementara, Manajer Kepala KPS, Rawuh Rudiatmoko menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyebut dengan istilah FDS, hanya saja kegiatan belajar mengajar di hari Sabtu ditiadakan sehingga dialihkan ke hari lainnya mulai pukul 07.16 hingga 17.30 Wita.
“Bermacam-macam kegiatannya, ada yang full belajar sampai jam 2 siang termasuk pendalaman materi belajar untuk siswa sebelum menghadapi ujiab nasional dan ada juga kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.
FDS dirancang karena mayoritas orang tua siswa juga bekerja. “Makanya dirancang agar para siswa juga tetap ada kegiatan positif,” sebut Rawuh yang berharap habisnya masa kerja Chevron tidak berpengaruh terhadap para pendidik di Sekolah KPS.
“Itu kan aset negara dan harus kembali ke negara. Maka saya yakin nanti hanya berganti namanya saja seperti Total yang menjadi Pertamina Hulu Mahakam,” harapnya.
Wakil Kepala SMP KPS bidang Kurikulum dan Sapras, Supriyono menambahkan, para pendidik tetap berupaya bekerja secara optimal hingga memberikan prestasi karena itu salah satu faktor atau bargaining tenaga guru-guru KPS tetap terpakai.
“Siapa pun yang ganti perusahaan, kami para pendidik maunya tetap terpakai karena juga untuk membangun karakter generasi bangsa meski ada wacana jika Sekolah KPS tidak ada yang mengelola maka akan dijadikan sekolah negeri,” imbuhnya.
Comments
comments
